Pernyataan Yusril soal ancaman perebutan sumber daya dikaitkan dengan proyek MRO Kertajati dan kerja sama AS di Indonesia.

Satuju.com - Wacana kerja sama MRO Kertajati dengan Amerika Serikat memicu perhatian publik setelah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra soal ancaman perebutan sumber daya strategis Indonesia.

Dalam pernyataannya, Yusril mengingatkan Indonesia berpotensi menjadi sasaran perebutan sumber daya global oleh negara besar, termasuk Amerika Serikat. Ia bahkan menyebut kemampuan Indonesia bertahan dalam konflik besar diperkirakan hanya “empat hari saja”.

Pernyataan itu muncul tidak lama setelah mencuat kabar Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran Amerika Serikat menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat Hercules se-Asia.

Yusril menilai perebutan sumber daya dunia kini berfokus pada energi dan mineral tanah jarang atau rare earth minerals yang dibutuhkan industri teknologi modern. Indonesia disebut memiliki cadangan strategis seperti nikel, tembaga, hingga torium.

“Torium di Bangka Belitung bisa digali dengan pacul sedalam tiga meter,” ujar Yusril dalam keterangannya.

Sorotan kemudian mengarah pada proyek MRO Kertajati yang dinilai memiliki dampak strategis lebih luas. Tawaran kerja sama itu disebut datang langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth, bukan perusahaan penerbangan sipil.

Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, mengatakan mayoritas pesawat Hercules atau C-130 di dunia merupakan armada militer.

“Lebih dari 90 persen populasi Hercules/C-130 di dunia adalah varian militer,” kata Ziva.

Menurut dia, aktivitas perawatan pesawat di Kertajati berpotensi melibatkan personel militer maupun kontraktor pertahanan asing. Ia juga mengingatkan risiko “bocor halus”, yakni infiltrasi bertahap yang sulit terdeteksi jika pengawasan tidak diperketat.

Kekhawatiran serupa disampaikan anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin. Ia menilai pemerintah harus memastikan fasilitas tersebut tidak berkembang menjadi basis militer terselubung.

“Jika fasilitas ini eksklusif untuk pesawat militer AS, persepsinya bisa berkembang sebagai pangkalan militer terselubung,” ujarnya.

Tokoh masyarakat Cirebon, Kang Dede Muharram, juga meminta pemerintah bersikap transparan terkait kerja sama tersebut. Ia khawatir fasilitas MRO hanya menjadi langkah awal kehadiran permanen militer asing di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah menilai proyek MRO Kertajati dapat menjadi peluang transfer teknologi sekaligus menghidupkan kembali aktivitas Bandara Kertajati yang selama ini belum optimal.

Meski demikian, sejumlah pihak meminta pemerintah tetap menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif dan memastikan seluruh kerja sama strategis tidak mengganggu kedaulatan nasional.

Pernyataan Yusril dan polemik proyek MRO Kertajati kini menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan posisi strategis Indonesia di tengah persaingan global antara negara-negara besar.