Jakarta, Satuju.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi transformasi ekonomi digital melalui peningkatan keterampilan dan akses kerja yang inklusif.

Hal itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri peluncuran program Anak Muda untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) yang digelar YCAB Foundation di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, tantangan dalam mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja masih cukup besar, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang belum merata di berbagai daerah.

Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional melalui perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Afriansyah juga menekankan bahwa percepatan ekonomi digital perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja yang terus berubah.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Selain penguatan kompetensi, Wamenaker menyoroti pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara dan menciptakan lingkungan kerja tanpa diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, juga terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis seperti pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan digital SIAPKerja, hingga program padat karya di berbagai daerah.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga seluruh pemangku kepentingan.