Dino Patti Djalal menilai frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo terlalu tinggi dan mengusulkan lima langkah diplomasi yang lebih efisien.

Satuju.com - Kritik perjalanan luar negeri Prabowo kembali mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan sejumlah masukan terkait intensitas kunjungan internasional Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat.

Dalam pernyataannya, Dino mengaku menyampaikan pandangan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada kepala negara. Sebagai penerima Bintang Mahaputra dan sahabat lama Presiden, ia menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran meski tidak selalu menyenangkan.

“Your friend is he who tells you the truth, not he who agrees with you,” kata Dino Patti Djalal.

Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyebut banyak kalangan menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai sangat tinggi dibanding pemimpin negara lain.

Menurut perhitungannya, sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa jabatannya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Kondisi tersebut, menurut Dino, tidak lazim dan berpotensi menimbulkan beban besar terhadap anggaran negara karena biaya perjalanan yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah dalam satu kunjungan.

Atas dasar itu, Dino menyampaikan lima saran yang dinilainya dapat meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia sekaligus menghemat anggaran.

Pertama, ia mendorong Presiden lebih memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call, Zoom, atau telepon dalam menjalin komunikasi dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, banyak pertemuan bilateral hanya berlangsung efektif selama satu hingga dua jam, sementara sisanya bersifat seremonial.

Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang aktif membangun komunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dikenal menjalankan agenda secara sederhana.

Kedua, ia mengusulkan penerapan formula "satu plus delapan". Dalam skema tersebut, Presiden dapat memaksimalkan kehadiran di forum internasional seperti PBB, G20, atau ASEAN dengan sekaligus menggelar pertemuan bersama sejumlah kepala negara lain dalam satu lokasi dan waktu.

Ketiga, Dino menilai agenda kunjungan luar negeri perlu dirancang secara profesional jauh hari sebelumnya. Selain memberikan kepastian diplomatik, langkah itu juga meningkatkan transparansi kepada publik terkait tujuan dan manfaat kunjungan.

Keempat, ia menyarankan agar pemerintah lebih banyak menerima kunjungan kenegaraan di Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah diplomasi regional maupun global.

Kelima, Dino meminta sebagian misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Dengan demikian, Presiden dapat lebih fokus pada agenda strategis nasional, sementara diplomasi rutin dijalankan oleh kementerian terkait.

Di akhir pernyataannya, Dino menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya merupakan cerminan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran negara dilakukan secara lebih bijak di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang penuh tantangan.

“Speak truth to power, speak truth to the people. Wisdom without fear,” tutupnya.