Satuju.com - MRO Hercules Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah pemerintah membuka peluang menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 milik Amerika Serikat untuk kawasan Asia.

Rencana tersebut muncul usai pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Dalam rapat bersama Komisi I DPR dan TNI, Sjafrie mengungkapkan adanya tawaran dari pemerintah AS untuk memusatkan pemeliharaan pesawat Hercules di Indonesia dengan pembiayaan penuh dari pihak Amerika.

“Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?” ungkap Sjafrie menirukan tawaran Pete Hegseth.

Pemerintah kemudian mulai mempertimbangkan Bandara Kertajati sebagai lokasi proyek maintenance, repair, and overhaul (MRO) tersebut. Namun, rencana itu memicu perdebatan karena dinilai bersinggungan dengan isu pertahanan dan kedaulatan negara.

Polemik semakin menguat setelah sebelumnya beredar informasi mengenai rancangan kerja sama yang disebut dapat mempermudah akses pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah Indonesia. Kementerian Pertahanan menegaskan dokumen yang beredar masih berupa konsep awal dan belum menjadi kebijakan resmi.

Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Kementerian Pertahanan memastikan proyek MRO Hercules tidak berkaitan dengan pembentukan pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia. Pemerintah menyebut kerja sama tersebut murni berada dalam ranah industri pertahanan dan pemeliharaan pesawat.

Isu tersebut juga sempat diperkeruh oleh beredarnya foto bendera Amerika Serikat yang diklaim berkibar di kawasan Bandara Kertajati. Namun, pengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) memastikan gambar tersebut merupakan hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Manager Corporate Secretary PT BIJB, Imam Rasyidin, menegaskan tidak pernah terjadi pengambilalihan maupun penguasaan Bandara Kertajati oleh pihak Amerika Serikat.

Pakar Geopolitik dan Keamanan Nasional, Wibawanto Nugroho, menilai kerja sama semacam ini tidak menjadi masalah selama pemerintah menerapkan tata kelola yang transparan dan pengawasan yang ketat. Menurutnya, kepentingan nasional tetap dapat terjaga jika aturan dan mekanisme pengendalian dijalankan secara jelas.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam spekulasi.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR dari PDIP, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati dalam menjalankan proyek tersebut. Menurutnya, fasilitas yang secara khusus mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Asia berpotensi menimbulkan persepsi sebagai pangkalan militer Amerika Serikat.

TB Hasanuddin juga menyoroti status Kertajati sebagai bandara sipil. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi, zonasi, dan mekanisme pengawasan yang jelas apabila fasilitas tersebut nantinya digunakan untuk mendukung aktivitas militer asing.

Terlepas dari polemik yang muncul, proyek MRO Hercules berpotensi memberikan manfaat bagi industri penerbangan nasional. Kerja sama ini dapat membuka peluang transfer teknologi, peningkatan kompetensi teknisi, pengembangan infrastruktur, serta menciptakan aktivitas ekonomi baru di sektor pertahanan dan aviasi.

Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara peluang ekonomi, kepentingan pertahanan, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.