Jakarta, Satuju.com – Aktivis dan konten kreator Virdian Aurelio Hartono menyampaikan pandangannya terkait upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melalui unggahan di akun TikTok @virdianaurellio, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (BEM Kema Unpad) periode 2022 itu menilai langkah pergantian pejabat semata belum cukup untuk menjawab tuntutan transparansi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pernyataannya, Virdian mengatakan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan publik, maka diperlukan langkah yang lebih luas dan menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional atau pihak-pihak yang dinonaktifkan terkait polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya merupakan langkah awal. Ia menilai masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Saya punya harapan jika negara ingin betul-betul mengembalikan kepercayaan publik. Mengganti Dadan beserta koleganya hanyalah langkah awal. Kita masih jauh dari kata menang," ujar Virdian dalam unggahan tersebut.

Salah satu poin yang disorotnya adalah pentingnya keterbukaan mengenai harta kekayaan para pejabat publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan kekayaan pejabat negara karena mereka digaji menggunakan uang rakyat dan mengemban amanah publik.

Ia mendorong pemerintah untuk membuka informasi pertanggungjawaban kekayaan para pejabat, termasuk menteri dan pejabat tinggi negara lainnya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara terbuka.

"Publik harus tahu karena gaji mereka berasal dari uang rakyat. Dengan transparansi itu, masyarakat bisa kembali percaya kepada pejabat publik," katanya.

Selain isu transparansi, Virdian juga menyinggung pola penyusunan kebijakan pemerintah yang menurutnya perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis uji coba sebelum diterapkan secara luas.

Ia berpendapat bahwa setiap kebijakan strategis seharusnya diawali dengan tahap percontohan atau prototipe sehingga pemerintah memiliki kesempatan melakukan evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat meminimalkan risiko kesalahan kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas program yang dijalankan.

"Buat dulu prototyping-nya. Kalau gagal atau masih kurang, diperbaiki dan dicoba lagi. Itu yang seharusnya dilakukan," ujarnya.

Tak hanya itu, Virdian juga menyoroti isu kriminalisasi terhadap sejumlah pihak yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Ia meminta agar pihak-pihak yang dinilai mengalami kriminalisasi memperoleh kejelasan hukum dan penghentian proses yang dianggap tidak semestinya.

Pernyataan Virdian tersebut menambah daftar suara publik yang mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kebijakan di lingkungan pemerintahan. Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, tuntutan terhadap keterbukaan pejabat publik dan penyusunan kebijakan yang lebih partisipatif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Sebagai tokoh muda yang aktif menyuarakan isu sosial dan kebijakan publik, pandangan Virdian mendapat perhatian di media sosial serta memicu diskusi mengenai pentingnya transparansi kekayaan pejabat, efektivitas kebijakan pemerintah, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi.