Pekanbaru, Satuju.com – Wacana pengambilalihan tata kelola ekspor minyak sawit oleh pemerintah pusat kembali memunculkan perdebatan mengenai transparansi data sektor perkebunan sawit nasional. Salah satu sorotan datang dari unggahan akun Instagram @aaziz.pekanbaru yang mempertanyakan kejelasan data luas kebun dan jumlah pabrik kelapa sawit di Indonesia.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pada 20 Mei 2026 Presiden mengumumkan rencana pengambilalihan ekspor minyak sawit dengan alasan adanya berbagai kebocoran yang selama ini terjadi dalam rantai tata niaga komoditas strategis tersebut.

Tak lama berselang, PT Danantara Sumberdaya Indonesia dibentuk dan disebut mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Kehadiran perusahaan tersebut dipandang sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan sektor sawit nasional.

Namun di tengah upaya tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai akurasi dan keterbukaan data sektor sawit Indonesia. Menurut unggahan tersebut, jika data mengenai luas perkebunan dan jumlah pabrik kelapa sawit saja masih menimbulkan perbedaan angka di berbagai lembaga, maka potensi kebocoran yang sebenarnya terjadi dikhawatirkan sulit diukur secara pasti.

"Pertanyaan yang kemudian muncul, berapa sesungguhnya kebocoran itu bila data luas kebun dan jumlah pabrik kelapa sawit saja tak jelas," tulis akun tersebut.

Pernyataan itu memantik diskusi di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah penghasil sawit seperti Riau yang selama ini menjadi salah satu pusat produksi minyak sawit nasional.

Sejumlah pengamat menilai bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola industri sawit yang transparan dan akuntabel. Tanpa basis data yang akurat, pemerintah akan menghadapi tantangan dalam menghitung produksi riil, potensi penerimaan negara, hingga mengawasi arus ekspor komoditas tersebut.

Selain itu, ketidaksinkronan data juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam perencanaan kebijakan, pengawasan lingkungan, penetapan pajak dan pungutan, hingga penyaluran berbagai program yang berkaitan dengan industri perkebunan.

Selama ini, perbedaan data luas perkebunan sawit kerap muncul antara berbagai instansi, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi industri, maupun hasil pemetaan lembaga independen. Kondisi serupa juga terjadi pada pendataan jumlah pabrik kelapa sawit yang beroperasi di berbagai daerah.

Karena itu, langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekspor sawit dinilai perlu dibarengi dengan pembenahan sistem pendataan yang terintegrasi, transparan, dan dapat diakses untuk kepentingan pengawasan publik.

Di tengah besarnya kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional, isu transparansi data kini menjadi salah satu perhatian utama. Publik menilai upaya menutup kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara akan lebih efektif apabila diawali dengan kepastian mengenai berapa luas sebenarnya kebun sawit Indonesia, berapa jumlah pabrik yang beroperasi, serta berapa volume produksi yang dihasilkan setiap tahunnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari diskursus yang terus berkembang seiring langkah pemerintah melakukan reformasi tata kelola industri sawit nasional.