Jakarta, Satuju.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan. Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan pada akhirnya bermuara pada isu ketenagakerjaan sehingga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dituntut mampu menghadirkan solusi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan dalam kegiatan Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

"Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa ruang lingkup tugas Kemnaker sangat luas, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu, tata kelola organisasi yang baik menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

"Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat," katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), salah satunya melalui perluasan pelatihan vokasi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas peluang kerja agar para lulusan pelatihan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja.

Dalam mendukung transformasi layanan, Kemnaker turut melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Aturan yang dinilai menghambat pelayanan akan ditinjau dan disederhanakan agar lebih efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Yassierli menambahkan bahwa peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian penting dalam penguatan organisasi. Saat ini Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier pegawai.

Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, transformasi organisasi juga dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko serta peningkatan fungsi investigasi guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kemnaker juga terus mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.

"Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelas Yassierli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program dan meningkatkan kinerja organisasi ke depan.

"Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Cris.

Melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan data yang terintegrasi, Kemnaker optimistis mampu menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih profesional, responsif, dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tag: Yassierli Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Reformasi Birokrasi SAKIP Zona Integritas Tata Kelola Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja SDM Indonesia Pelatihan Vokasi Ketenagakerjaan Indonesia Tenaga Kerja Indonesia Pelayanan Publik ASN Kemnaker Penempatan Tenaga Kerja Kesempatan Kerja Hubungan Industrial Regulasi Ketenagakerjaan Transformasi Organisasi Pengawasan Internal Data Terintegrasi Kebijakan Ketenagakerjaan Cris Kuntadi Profesionalisme ASN Reformasi Birokrasi 2026 Jakarta Pemerintah Indonesia