Satuju.com - Penunjukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Polemik mengenai penunjukan Kepala Badan Gizi Nasional mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian latar belakang pejabat yang dipercaya memimpin lembaga strategis tersebut.

Dalam sebuah perdebatan publik, narasumber kritis Tiyo menilai posisi Kepala BGN semestinya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi teknis di bidang gizi. Ia menyoroti latar belakang pejabat yang ditunjuk yang disebut berasal dari dunia jurnalistik dan pernah terlibat dalam tim pemenangan politik.

Selain persoalan kualifikasi, Tiyo juga mengungkit rekam jejak pejabat tersebut yang pernah terseret kontroversi terkait penyebaran informasi yang dinilai tidak akurat. Menurutnya, aspek integritas juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengisian jabatan publik.

Tiyo turut mengkritik pelaksanaan program yang berada di bawah kewenangan BGN. Ia menilai gagasan pemberdayaan kantin sekolah baru muncul setelah pembangunan lebih dari 27.000 Sekolah Bergizi (SBG), sehingga dianggap terlambat untuk mendukung efektivitas program.

Dalam kritiknya, Tiyo menyampaikan bahwa tren pengangkatan pejabat saat ini lebih mengutamakan kedekatan dengan pimpinan dibandingkan kompetensi dan moralitas. Ia menyebut loyalitas politik menjadi faktor yang semakin dominan dalam proses penunjukan pejabat strategis.

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Gerindra memberikan pembelaan. Menurutnya, jabatan Kepala BGN tidak mensyaratkan pemimpin harus berasal dari kalangan ahli gizi.

Ia menegaskan bahwa tantangan utama lembaga tersebut berada pada aspek tata kelola organisasi dan manajemen rantai pasok. Karena itu, kemampuan manajerial dinilai lebih relevan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, fokus utama pimpinan BGN adalah memastikan seluruh program dapat dieksekusi secara sistematis, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perdebatan ini mencerminkan dua pandangan berbeda dalam tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, publik menuntut penerapan sistem meritokrasi yang mengedepankan keahlian teknis sesuai bidang kerja. Di sisi lain, pemerintah dinilai membutuhkan sosok manajer yang mampu menerjemahkan visi pimpinan menjadi program yang berjalan efektif.

Polemik penunjukan Kepala Badan Gizi Nasional pun menjadi perhatian publik karena dinilai dapat menjadi indikator arah kebijakan rekrutmen pejabat strategis pemerintah ke depan. Kinerja BGN selanjutnya akan menjadi tolok ukur utama untuk menjawab perdebatan antara kompetensi teknis dan efektivitas manajerial tersebut.