Program Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan terkait alokasi armada, kebutuhan SDM, dan potensi beban anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

Satuju.com - Program Koperasi Desa Merah Putih kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah kritik terkait desain operasional dan kebutuhan anggaran yang dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pelaksanaannya di berbagai wilayah.

Sorotan utama mengarah pada rencana pemberian armada operasional yang seragam untuk setiap unit koperasi desa. Dalam skema yang beredar, setiap koperasi akan memperoleh satu truk, satu kendaraan pick-up, dan dua motor roda tiga untuk menunjang aktivitas usaha dan distribusi.

Sejumlah pengamat menilai pola tersebut berisiko tidak sesuai dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Di kawasan pertanian dengan beberapa koperasi yang berdekatan, misalnya, jumlah kendaraan yang tersedia dinilai dapat melampaui kebutuhan riil distribusi komoditas harian.

Kondisi serupa juga disebut berpotensi terjadi di wilayah perkotaan yang tidak memiliki aktivitas pertanian, peternakan, maupun perikanan dalam skala besar. Kendaraan niaga yang dialokasikan dikhawatirkan tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga menjadi aset yang kurang produktif.

Selain persoalan armada, perhatian juga tertuju pada besarnya kebutuhan biaya operasional. Dengan asumsi setiap koperasi mempekerjakan 17 karyawan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran honorarium dalam dua tahun diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Dalam perhitungan yang beredar, fase awal dengan target 30.000 koperasi membutuhkan sekitar Rp36,72 triliun untuk biaya tenaga kerja selama dua tahun. Sementara pada tahap lanjutan dengan target 80.000 koperasi, kebutuhan anggaran disebut dapat mencapai sekitar Rp98 triliun.

Nilai tersebut belum mencakup pengadaan kendaraan, biaya bahan bakar, pajak tahunan, perawatan armada, hingga penyediaan infrastruktur pendukung seperti gudang, area parkir, dan kantor operasional.

Kritik juga mengarah pada aspek pengadaan barang dan jasa. Menurut analisis yang berkembang, proyek dengan nilai anggaran besar berpotensi memberikan keuntungan signifikan kepada pihak penyedia kendaraan, perlengkapan operasional, dan kebutuhan logistik lainnya.

Dalam naskah yang beredar, disebutkan bahwa pembangunan ekonomi desa merupakan langkah yang penting. Namun pelaksanaannya dinilai perlu didasarkan pada studi kelayakan yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah agar investasi yang digelontorkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur.

"Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan adalah inisiatif yang ideal. Namun, tanpa didasari oleh studi kelayakan (feasibility study) berbasis potensi wilayah, memaksakan ribuan armada seragam dan menggaji jutaan orang tanpa memetakan perputaran komoditasnya adalah resep sempurna untuk sebuah inefisiensi berskala masyarakat."

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan daerah agar program koperasi desa dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.