Siak, Satuju.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menyuarakan keresahan pemerintah daerah terkait semakin menyusutnya kemampuan fiskal daerah di tengah berbagai kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Afni menilai daerah penghasil seperti Siak justru mengalami tekanan fiskal yang semakin berat. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang aneh karena daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara justru merasakan dampak pengurangan pendapatan yang signifikan.

"Aneh, masa daerah semakin dibikin miskin. Kondisi daerah sekarang sudah semakin menyempit secara fiskal. Tentu kami membutuhkan sinergitas yang tidak biasa di tengah berbagai kebijakan pusat yang sedang berjalan," ujar Afni.

Ia mengaku telah berupaya memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dengan menyampaikan proposal ke sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Namun, hasil yang diperoleh dinilai belum sebanding dengan pendapatan daerah yang hilang akibat berbagai kebijakan fiskal.

"Saya sudah berjalan puluhan kilometer, proposal sudah saya sampaikan ke mana-mana. Tapi apa yang kami dapat tidak sebanding dengan apa yang hilang," katanya.

Afni menegaskan, persoalan yang saat ini dihadapi daerah bukan semata-mata soal transparansi pengelolaan anggaran, melainkan menyangkut keadilan dan kepastian dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah penghasil.

"Kalau kita bicara fokus saat ini, bukan soal transparansi. Yang paling penting adalah keadilan dan kepastian dari pusat terhadap daerah. Yang kami perlukan sekarang adalah penguatan fiskal terlebih dahulu," tegasnya.

Menurut Afni, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan, namun di sisi lain kemampuan keuangan daerah terus mengalami tekanan.

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak diperkirakan kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp500 miliar pada tahun 2026. Kondisi tersebut tentu berdampak besar terhadap berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.

"Kami ini memimpin dalam kondisi yang sulit. Di Siak saja kami kehilangan hampir setengah triliun rupiah pada tahun 2026. Sudah berat, malah kadang ditakut-takuti. Kalau kepala daerah tidak menyuarakan kondisi seperti ini, lalu siapa lagi yang akan menyampaikan?" ujarnya.

Lebih lanjut, Afni meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hak-hak daerah yang hingga kini masih tertahan sejak tahun 2023 hingga 2024.

"Saya kira kami sudah legowo dengan berbagai kondisi yang ada. Tetapi tolong pusat bayarkan hak kami yang masih tertahan dari tahun 2023 sampai 2024," katanya.

Afni juga menyoroti kontribusi besar sektor minyak dan gas bumi di Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut keberadaan PT Pertamina Hulu Rokan sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional yang selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi negara.

"Pertamina Hulu Rokan rumahnya ada di Riau dan menjadi sumber migas utama Indonesia. Karena itu kami berharap suara ini dapat disampaikan kepada Menteri Keuangan maupun Menteri Koordinator terkait agar ada perhatian serius terhadap daerah-daerah penghasil," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi cerminan keresahan sejumlah pemerintah daerah penghasil sumber daya alam yang berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan, sehingga kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dapat berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.