Satuju.com - Survei kepuasan Prabowo turun cukup signifikan dalam hasil riset terbaru yang dirilis Indopol Survei & Consulting. Lembaga tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada di angka 59,75 persen setelah sekitar 17 bulan pemerintahan berjalan.

Angka itu masih menunjukkan mayoritas responden puas terhadap kinerja pemerintah. Namun, jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang dirilis Litbang Kompas pada Januari 2025 sebesar 80,9 persen, terjadi penurunan lebih dari 20 poin.

Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto, menilai perubahan tersebut bukan sekadar fluktuasi biasa. Menurutnya, terjadi pergeseran persepsi publik yang cukup tajam terhadap kinerja pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 40,25 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat tercatat sebesar 49,02 persen.

Sementara itu, penilaian positif terhadap pemerintah mencapai 51,06 persen, sedangkan penilaian negatif berada di angka 48,95 persen. Selisih yang tipis tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kritik dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama ketidakpuasan publik. Sebanyak 34,14 persen responden yang menyatakan tidak puas mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar.

Tak hanya itu, sebanyak 37,48 persen responden mengaku kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan 15,76 persen lainnya menyoroti masih terbatasnya lapangan pekerjaan.

Survei juga mencatat mayoritas masyarakat mengikuti perkembangan nilai tukar rupiah. Sebanyak 74,96 persen responden mengetahui pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan 48,86 persen di antaranya mengaku merasakan dampaknya secara langsung terhadap kondisi ekonomi mereka.

Selain isu ekonomi, sejumlah responden turut menyoroti persoalan kebebasan sipil, meningkatnya pengaruh militer dalam ruang publik, serta upaya pemberantasan korupsi yang dinilai belum optimal.

Kelompok berpendidikan tinggi tercatat menjadi salah satu segmen yang paling kritis. Tingkat ketidakpuasan di kalangan sarjana mencapai 40,7 persen. Sementara generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, juga menunjukkan kecenderungan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah.

Di wilayah Jakarta, tingkat kepuasan publik bahkan tercatat lebih rendah. Survei menunjukkan hanya 42,5 persen responden yang menyatakan puas, sementara sekitar 35 persen mengaku sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi indikator utama dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintahan. Stabilitas harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, serta ketersediaan lapangan kerja dinilai menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih besar untuk menjaga tingkat kepercayaan publik.