Satuju.com - Evaluasi Program Makan Bergizi menjadi sorotan setelah akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, meminta pemerintah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak akan selesai hanya dengan pergantian pejabat maupun penambahan sumber pendanaan.

Dalam orasinya, Bivitri menegaskan pemerintah perlu menerapkan moratorium sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Ia menilai akar persoalan berada pada desain kebijakan yang sejak awal dinilai bermasalah.

Bivitri juga menyoroti wacana pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pelaksanaan MBG. Menurutnya, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan terkait arah kebijakan dan tata kelola program.

Ia mempertanyakan apakah program itu benar-benar difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak atau justru membuka ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.

Pakar hukum tata negara tersebut juga menduga persoalan yang berkembang bukan semata akibat kesalahan individu. Menurutnya, desain kebijakan yang ada berpotensi membuka peluang keuntungan bagi pihak tertentu, termasuk pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Jika dugaan itu terbukti, kata Bivitri, maka persoalan MBG sudah menyentuh aspek tata kelola dan rancangan program secara menyeluruh, bukan hanya pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, evaluasi total dinilai penting agar program tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar ganti orang, tetapi audit dan evaluasi menyeluruh terhadap desain serta tata kelola program,” tegasnya.