Program Makan Bergizi Gratis kembali disorot setelah muncul perdebatan soal klaim keberhasilan, capaian akademik, dan efektivitas program.

Satuju.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengenai dampak positif program tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian antara laporan keberhasilan yang disampaikan pemerintah dengan berbagai temuan di lapangan.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 11 Juni 2026, Abdul Mu'ti menyebut hingga 10 Juni 2026 sekitar 80,7 persen murid telah menerima manfaat MBG. Dari total sekitar 53 juta peserta didik, sebanyak 43 juta di antaranya disebut telah memperoleh layanan program tersebut.

Pernyataan itu sempat menjadi perhatian setelah muncul kekeliruan dalam pemberitaan yang menyebut angka tersebut merujuk pada guru, bukan murid. Kesalahan penyebutan tersebut memicu beragam reaksi publik karena jumlah guru di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah peserta didik.

Di luar polemik itu, perhatian publik kemudian tertuju pada klaim pemerintah mengenai dampak MBG terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran siswa, serta capaian akademik. Pemerintah juga mengacu pada hasil penelitian yang melibatkan Universitas Indonesia sebagai salah satu dasar penilaian keberhasilan program.

Namun sejumlah kalangan menyoroti bahwa laporan yang sama juga memuat berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan. Beberapa di antaranya terkait distribusi makanan yang terlambat, gangguan jadwal belajar, hingga bertambahnya tugas guru dalam proses pembagian makanan kepada siswa.

Meski terdapat insentif bagi guru yang terlibat dalam pelaksanaan program, kritik tetap muncul karena tugas tambahan tersebut dinilai berpotensi mengurangi fokus terhadap kegiatan pembelajaran.

Sorotan lain datang dari hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang menunjukkan nilai rata-rata Matematika pada jenjang SD dan SMP masih berada di kisaran 40 hingga 43. Sementara nilai Bahasa Indonesia tercatat berada di kisaran 60. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian sejumlah anggota legislatif daerah yang menilai hasil tersebut sebagai sinyal perlunya evaluasi kualitas pendidikan nasional.

"Pantasan ada siswa ditanya soal matematika 10+6 dijawab 17. Parah sudah wak."

Selain sektor pendidikan, efektivitas MBG dalam mendukung penurunan angka stunting juga menjadi bahan diskusi. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menunjukkan prevalensi stunting di wilayah tersebut meningkat dari 20,50 persen pada 2025 menjadi 21,82 persen pada triwulan pertama 2026.

Meski data dari satu daerah tidak dapat dijadikan gambaran nasional, sejumlah pengamat menilai temuan tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi terhadap implementasi program di berbagai wilayah.

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga mendapat sorotan setelah muncul sejumlah kasus hukum yang berkaitan dengan pengelolaan program. Perkembangan tersebut memunculkan tuntutan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan serta tepat sasaran.

Perdebatan mengenai MBG menunjukkan bahwa selain keberhasilan yang diklaim pemerintah, publik juga menuntut penyampaian data yang utuh dan objektif. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program strategis nasional tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan anak Indonesia.