Jakarta, Satuju.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penahanan salah seorang aparatur sipil negara (ASN) BPK yang turut terseret dalam perkara yang saat ini sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Dalam keterangannya, BPK menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

“BPK menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK sebagai bagian dari sinergi dan upaya bersama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” demikian pernyataan resmi BPK.

BPK juga menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Lembaga negara yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut siap memberikan dukungan berupa data maupun informasi yang dibutuhkan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, BPK memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjadi perhatian publik setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini masih terus berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

BPK menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas kelembagaan. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pegawai akan disikapi sesuai aturan yang berlaku serta mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Dengan sikap kooperatif tersebut, BPK berharap proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.