Skema armada Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik. Kepemilikan tiga kendaraan per desa dinilai berpotensi meningkatkan biaya operasional.

Satuju.com - Koperasi Desa Merah Putih kembali menjadi sorotan setelah muncul skema operasional yang mengharuskan setiap unit koperasi memiliki satu truk, satu mobil pick-up, serta satu kendaraan roda dua atau roda tiga. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan karena biaya logistik yang tinggi.

Dalam dunia usaha, logistik tidak hanya berkaitan dengan jumlah kendaraan, tetapi juga efisiensi distribusi barang. Karena itu, kebutuhan armada dalam jumlah besar untuk setiap desa memunculkan pertanyaan mengenai tingkat pemanfaatannya.

Berdasarkan konsep yang beredar, setiap Koperasi Desa Merah Putih akan dilengkapi tiga jenis kendaraan operasional. Namun, sejumlah pengamat mempertanyakan apakah volume distribusi barang di tingkat desa memang cukup besar untuk mendukung penggunaan seluruh armada tersebut secara optimal.

Dalam praktik bisnis, kendaraan hanya menjadi aset produktif apabila digunakan secara maksimal. Sebaliknya, kendaraan yang lebih sering terparkir berisiko menjadi beban biaya yang terus berjalan.

Perbandingan kemudian muncul dengan sistem distribusi yang diterapkan jaringan ritel modern. Perusahaan ritel besar umumnya tidak menempatkan kendaraan di setiap gerai, melainkan menggunakan gudang regional dan armada distribusi terpusat yang melayani banyak titik sekaligus.

Model tersebut dinilai lebih efisien karena mampu meningkatkan utilisasi kendaraan dan menekan biaya distribusi per unit barang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyediaan tiga kendaraan operasional untuk setiap koperasi desa.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi S. Kanang, turut menyoroti potensi tingginya overhead cost dalam skema tersebut. Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada biaya pengadaan armada, tetapi juga pengeluaran jangka panjang yang harus ditanggung koperasi.

Biaya tersebut mencakup penyusutan aset kendaraan, perawatan dan perbaikan berkala, konsumsi bahan bakar, pembayaran pajak, hingga kebutuhan sumber daya manusia untuk mengoperasikan armada.

Risiko lain yang menjadi perhatian adalah kemungkinan munculnya idle capacity atau kapasitas menganggur. Kondisi ini terjadi ketika kendaraan tersedia, tetapi tidak digunakan secara optimal karena volume distribusi yang rendah.

Pengamat logistik menilai pendekatan yang lebih efisien dapat dilakukan melalui sistem distribusi bersama di tingkat kecamatan atau kabupaten. Dengan pola tersebut, satu armada dapat melayani beberapa koperasi sekaligus sehingga biaya investasi dapat ditekan dan tingkat pemanfaatan kendaraan meningkat.

Selain mengurangi beban operasional, dana yang tersedia juga dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti penguatan modal usaha, pelatihan sumber daya manusia, serta pengembangan rantai pasok.

Pada akhirnya, efektivitas Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kendaraan yang dimiliki, tetapi juga sejauh mana aset tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkannya.