Bangka Barat, Satuju.com - Dugaan penyalahgunaan solar subsidi di SPDN Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, menjadi sorotan setelah nelayan setempat mengaku kesulitan memperoleh bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.

Keluhan tersebut muncul di tengah tingginya biaya operasional penangkapan ikan dan ketergantungan nelayan terhadap program BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah. Warga menilai distribusi solar subsidi diduga belum sepenuhnya tepat sasaran.

Sejumlah nelayan mengaku melihat adanya pihak yang diduga bukan nelayan namun tetap memperoleh solar bersubsidi. Kondisi itu memicu pertanyaan terkait mekanisme penyaluran BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok penerima yang berhak.

"Yang kami pertanyakan, kenapa ada yang bukan nelayan bisa mendapatkan solar, sementara kami yang benar-benar menggantungkan hidup dari laut justru sering kesulitan?" ujar seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena BBM subsidi merupakan barang yang distribusinya diatur secara ketat oleh pemerintah. Jika terbukti terjadi penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, maka praktik tersebut berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain masalah penerima manfaat, nelayan juga mempertanyakan takaran solar yang diterima. Beberapa warga mengaku hanya memperoleh sekitar 15 hingga 16 liter BBM, namun tidak mengetahui apakah jumlah tersebut telah sesuai dengan hak yang seharusnya diterima.

Keraguan itu memunculkan tuntutan agar alat ukur yang digunakan dalam penyaluran BBM diperiksa secara menyeluruh. Warga meminta kepastian bahwa seluruh perangkat pengukuran telah memenuhi ketentuan tera dan tera ulang sesuai aturan metrologi legal.

Bagi nelayan, setiap liter solar memiliki dampak langsung terhadap aktivitas melaut. Keterbatasan pasokan membuat sebagian nelayan terancam kehilangan kesempatan mencari nafkah.

"Kalau kami tidak dapat solar, kami tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, anak dan istri kami makan apa?" kata seorang nelayan dengan nada kecewa.

Masyarakat kini mendesak Pertamina, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi di SPDN Kampung Limbung.

Audit tersebut diharapkan mencakup data penerima BBM subsidi, volume distribusi, sistem penyaluran, legalitas alat ukur, hingga kemungkinan adanya penyimpangan yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.

Warga menilai pengawasan harus dilakukan secara transparan agar subsidi yang bersumber dari APBN benar-benar dinikmati nelayan kecil sebagai kelompok yang menjadi sasaran utama program pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah dan penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai berbagai keluhan serta dugaan yang berkembang di kalangan nelayan Kampung Limbung.