BANGKA BELITUNG,Satuju.com - Krisis kepercayaan publik Indonesia kembali menjadi sorotan dalam diskursus politik nasional. Pengalaman Reformasi 1998 dinilai memberikan pelajaran penting bahwa runtuhnya kepercayaan terhadap institusi negara dapat memicu ketidakstabilan yang berdampak luas.

Penanggung Jawab KBO Babel sekaligus Ketua PJS Bangka Belitung, Rikky Fermana, menilai sejarah tidak selalu berulang, namun sering menghadirkan pola yang serupa. Karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai tanda yang muncul dalam dinamika politik dan sosial saat ini.

Menurutnya, salah satu peristiwa penting pada Mei 1998 bukan hanya gelombang demonstrasi mahasiswa dan pergantian kepemimpinan nasional, tetapi juga mundurnya 14 menteri ekonomi yang saat itu menjadi sinyal kuat melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Dalam politik, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Ketika kepercayaan hilang, kekuasaan yang terlihat kokoh bisa ambruk hanya dalam hitungan hari,” tulis Rikky dalam pandangannya.

Ia menegaskan kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1998. Stabilitas ekonomi dinilai lebih kuat, sistem demokrasi berjalan lebih terbuka, dan proses pergantian kekuasaan berlangsung melalui mekanisme konstitusional.

Meski demikian, Rikky mengingatkan adanya fenomena perang opini yang terus berkembang, terutama di media sosial. Berbagai narasi yang beredar dinilai berpotensi membentuk persepsi negatif secara berkelanjutan terhadap kebijakan pemerintah maupun institusi negara.

Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang berkembang menjadi upaya sistematis untuk meruntuhkan legitimasi negara berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas nasional.

Ia juga menyoroti bagaimana berbagai pengalaman di sejumlah negara menunjukkan bahwa krisis politik kerap diawali oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, lembaga politik, aparat penegak hukum, hingga sesama warga negara.

“Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada parlemen, tidak percaya kepada aparat penegak hukum, bahkan tidak percaya kepada sesama warga negara, maka kondisi itu menjadi lahan subur bagi berbagai agenda politik yang tidak selalu berpihak kepada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Rikky menilai media sosial kini menjadi arena pertarungan opini yang semakin kompleks. Informasi yang benar dan keliru sering bercampur tanpa batas, sementara penyebaran hoaks dan fitnah kerap berlangsung lebih cepat dibandingkan klarifikasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang adil, serta memberantas korupsi secara konsisten. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara.

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

Rikky menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang sehat, kritik yang konstruktif, dan oposisi yang kuat. Namun seluruh elemen bangsa harus tetap mengedepankan tanggung jawab kebangsaan demi menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

“Pengunduran diri 14 menteri ekonomi pada Mei 1998 mengajarkan satu hal penting: sebuah kekuasaan dapat jatuh ketika kehilangan kepercayaan. Tetapi ada pelajaran yang lebih besar dari itu, yakni sebuah bangsa dapat runtuh ketika rakyatnya gagal membedakan antara perjuangan untuk memperbaiki negara dan permainan untuk merebut kekuasaan,” katanya.

Ia berharap pelajaran sejarah tersebut menjadi pengingat agar ketidakpuasan masyarakat tidak dimanfaatkan sebagai alat politik yang dapat memecah belah bangsa.

“Karena itu, ketika suhu politik mulai meningkat dan berbagai narasi terus diproduksi untuk membelah masyarakat, bangsa ini harus kembali mengingat pelajaran sejarah: jangan biarkan ketidakpuasan rakyat dijadikan alat untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Sebab jika itu terjadi, yang menang mungkin segelintir elite, tetapi yang kalah adalah Indonesia,” tutupnya.