Sesat pikir dalam politik dinilai dapat menyesatkan opini publik dan mengaburkan fakta. Kenali lima kekeliruan logika yang sering muncul.

Satuju.com - Sesat pikir dalam politik menjadi salah satu faktor yang dinilai dapat melemahkan kualitas diskusi publik dan menggeser perhatian masyarakat dari fakta menuju emosi. Fenomena ini dibahas dalam buku Logical Fallacies: Kesalahan Logika yang Dianggap Berpikir Kritis karya Siti Nur Indasah.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kesalahan logika kerap tampil seolah-olah sebagai bentuk pemikiran kritis. Argumen yang disampaikan terdengar masuk akal, meyakinkan, bahkan memperoleh dukungan luas. Namun, ketika kekeliruan logika diterima sebagai kebenaran, masyarakat berisiko menilai sebuah isu berdasarkan popularitas atau figur yang berbicara, bukan berdasarkan data dan fakta.

Salah satu bentuk sesat pikir yang sering muncul adalah ad hominem, yakni menyerang pribadi lawan alih-alih membahas substansi argumen. Dalam praktik politik, kritik terhadap suatu kebijakan kerap dibalas dengan menyoroti karakter atau masa lalu pengkritiknya.

Contohnya, sebuah kebijakan ekonomi dipersoalkan karena dianggap memiliki dasar data yang lemah. Namun respons yang muncul justru menyebut pengkritik tidak layak berbicara soal ekonomi karena rekam jejak pribadinya. Akibatnya, pembahasan mengenai kebijakan itu sendiri menjadi terabaikan.

Selain itu, terdapat pula straw man fallacy, yaitu memelintir pendapat lawan menjadi lebih ekstrem agar mudah diserang. Misalnya, usulan untuk mengevaluasi anggaran proyek negara diterjemahkan sebagai keinginan menghentikan seluruh pembangunan nasional. Padahal, substansi yang disampaikan berbeda.

Bentuk lain yang sering ditemukan adalah false dilemma atau pemaksaan pilihan seolah hanya tersedia dua opsi. Narasi seperti “Jika tidak mendukung kebijakan ini, berarti tidak mencintai negara” dianggap menyederhanakan persoalan yang sebenarnya lebih kompleks.

Kesalahan logika berikutnya adalah appeal to authority, yaitu menganggap sebuah klaim benar hanya karena didukung tokoh terkenal atau figur berpengaruh. Dalam kondisi ini, nama besar sering kali dijadikan legitimasi, sementara data dan evaluasi kurang mendapat perhatian.

Sementara itu, bandwagon fallacy muncul ketika suatu gagasan dianggap benar hanya karena didukung banyak orang. Popularitas, hasil survei, atau jumlah pendukung sering digunakan sebagai ukuran kebenaran, meski tidak selalu mencerminkan kualitas kebijakan maupun kepemimpinan.

Siti Nur Indasah menilai kemampuan mengenali berbagai bentuk sesat pikir penting untuk memperkuat budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi dan propaganda politik. Dengan memahami pola-pola tersebut, masyarakat diharapkan mampu menilai setiap argumen berdasarkan fakta, bukan semata karena pengaruh figur, tekanan kelompok, atau opini mayoritas.