Mahasiswa menyerahkan enam tuntutan kepada Wapres Gibran dan memberi tenggat 5 hari bagi pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret.

JAKARTA, Satuju.com - Tuntutan mahasiswa ke Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda diterima langsung oleh Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin sore.

Para mahasiswa berasal dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah serta menyerahkan memorandum berisi enam tuntutan.

"Kami rasa ini langkah maju. Dari jalanan, kami bisa langsung menyampaikan isi hati ke penguasa," ujar Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK sekaligus koordinator aksi.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa meminta pemerintah melakukan moratorium dan audit terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi demi menjamin transparansi pelaksanaan.

Selain itu, mahasiswa mengusulkan agar hasil efisiensi anggaran dialihkan untuk membantu biaya pendidikan tinggi melalui subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka juga meminta peninjauan kembali Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengurangi ruang sipil.

Tuntutan lainnya mencakup penghentian praktik militerisme di ranah sipil, langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta pembatalan kenaikan harga BBM Pertamax.

Usai pertemuan, mahasiswa memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.

"Jika dalam waktu tersebut tidak ada realisasi atau progres yang jelas, kami akan menggelar aksi lanjutan. Aksi jilid-jilid berjilid!" tegas Abdi kepada wartawan.

Mahasiswa menilai Gibran bersikap terbuka selama dialog berlangsung. Mereka menyebut Wakil Presiden mendengarkan seluruh aspirasi dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan.

"Bapak Wapres bilang akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan menyampaikannya ke Presiden Prabowo," ungkap Abdi.

Dalam kesempatan itu, pihak Istana sempat menawarkan makan malam kepada peserta dialog. Namun tawaran tersebut ditolak mahasiswa.

"Kami menolak. Saya tidak mau ada persepsi buruk dari publik bahwa kami 'dibeli' hanya dengan makan malam. Ini murni menyampaikan aspirasi," tegasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, menegaskan tidak ada kesepakatan resmi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada kesepakatan apa pun. Tidak ada tanda tangan. Hanya menerima lembaran memorandum. Soal 5x24 jam itu ada di dalam memorandum, tapi belum sempat dibaca Bapak Wapres," jelas Nico.

Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menambahkan bahwa memorandum yang disampaikan mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut sebelum diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan antara mahasiswa dan Wapres Gibran menjadi ruang dialog yang jarang terjadi setelah aksi unjuk rasa. Meski demikian, mahasiswa memastikan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang mereka ajukan tidak mendapat respons nyata dari pemerintah dalam waktu yang mereka tetapkan.