Medan, Satuju.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Medan, Rabu (17/6/2026). Selain berorasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, massa juga melanjutkan aksi ke depan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) Medan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai kritik terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional. Mereka juga menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah urusan sipil yang dinilai semakin meluas dalam beberapa tahun terakhir.

Massa aksi tampak membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian di depan kantor Kodim. Sejumlah peserta aksi juga meneriakkan tuntutan agar supremasi sipil kembali ditegakkan dan militer tidak terlibat dalam berbagai sektor yang berada di luar tugas pokok pertahanan negara.

Aksi tersebut mengusung tema "Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran, Kembalikan Supremasi Sipil". Melalui tema tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Medan menyampaikan sedikitnya 14 tuntutan. Di antaranya mendesak penegakan supremasi hukum, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menolak berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan penyampaian informasi kepada publik.

Mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang mereka nilai perlu dikaji kembali, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat.

Selain itu, massa aksi menuntut revisi terhadap Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Mereka juga menyoroti keterlibatan militer dalam proyek-proyek pemerintah dan urusan keamanan masyarakat sipil yang menurut mereka perlu dibatasi sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan keterlibatan militer pada proyek-proyek strategis nasional yang dinilai berada di luar fungsi utama pertahanan negara. Mereka juga mendesak agar TNI fokus menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional.

Isu pendidikan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta mendorong penyediaan pendidikan gratis yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja pertahanan negara. Menurut mereka, anggaran negara seharusnya digunakan secara efektif dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat dan kebutuhan pertahanan nasional yang prioritas.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Para peserta aksi menyampaikan tuntutan melalui orasi dan pernyataan sikap secara bergantian. Hingga kegiatan berakhir, situasi terpantau berlangsung aman dan kondusif.

Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat mendengar aspirasi yang mereka sampaikan serta membuka ruang dialog yang lebih luas dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.