Pasokan Batu Bara PLN Terancam, Defisit 20 Juta Ton Bayangi Listrik Nasional
Foto AI hanya ilustrasi, INDONESIA PENGHASIL BATU BARA NOMOR 3 DUNIA, TAPI PLN KEKURANGAN BATU BARA.(poto/ist/Andrian Saputra)
Satuju.com - Pasokan batu bara PLN menjadi sorotan setelah kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik sepanjang 2026 diperkirakan belum terpenuhi sepenuhnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, PT PLN membutuhkan sekitar 154 juta ton batu bara untuk menjaga pasokan listrik nasional tetap aman.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hingga pertengahan tahun ini kontrak pasokan yang sudah tersedia baru mencapai 134 juta ton. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 18 hingga 20 juta ton yang harus segera dipenuhi.
Selain jumlah yang belum mencukupi, PLN juga menghadapi kendala ketersediaan batu bara kalori sedang atau medium-calorie yang semakin terbatas. Penurunan kualitas cadangan serta meningkatnya biaya pengupasan lapisan tanah (stripping ratio) membuat produksi jenis batu bara tersebut semakin mahal.
Kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan pengurangan kuota produksi batu bara nasional pada 2026 menjadi 600 juta ton. Angka itu turun sekitar 24 persen dibandingkan realisasi produksi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Di sisi lain, skema Domestic Market Obligation (DMO) yang menetapkan harga batu bara untuk PLN sebesar US$70 per ton dinilai membuat sejumlah perusahaan tambang kurang antusias memasok kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, harga batu bara di pasar internasional saat ini mencapai sekitar US$84,53 per ton.
Dampak terbatasnya pasokan sempat memicu gangguan listrik di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek, Cianjur, Semarang, Madura hingga beberapa daerah di Sumatra. Selain masalah bahan bakar, gangguan teknis di sejumlah pembangkit listrik swasta (IPP) juga turut memengaruhi pasokan listrik.
Merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk tim pengadaan khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemerintah juga membuka peluang melonggarkan kembali kuota produksi batu bara nasional untuk memastikan kebutuhan pembangkit listrik dapat terpenuhi.
Menteri Bahlil (ikonik MBG) juga menegaskan sudah mengantongi perintah langsung dari Presiden Prabowo "Pasokan batu bara PLN wajib aman, titik!"
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional dan mencegah gangguan pasokan listrik yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat maupun industri.
