Temuan 100 dapur SPPG fiktif di Cilacap mengungkap dugaan penyimpangan Program MBG. Sejumlah titik berada di sawah, hutan hingga area pemakaman.

Satuju.com - Dapur SPPG fiktif di Cilacap menjadi sorotan setelah sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diketahui tidak memiliki bangunan maupun fasilitas operasional.

Temuan tersebut muncul dari hasil pemeriksaan terhadap lebih dari 300 titik SPPG yang tercatat di Kabupaten Cilacap. Sejumlah lokasi yang terdaftar bahkan diketahui berada di area persawahan, hutan, hingga kompleks pemakaman.

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengakui adanya persoalan titik fiktif serta dugaan praktik jual beli titik SPPG. Menurutnya, beberapa lokasi yang tercantum dalam data memang tidak memiliki sarana dapur maupun aktivitas pelayanan.

"Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi dan pengawasan terhadap program yang bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat tersebut.

Di tengah polemik tersebut, kasus semakin berkembang setelah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, ditetapkan sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyebut terdapat 41 nama yang diduga pernah meminta titik dapur SPPG.

Sebelumnya, hanya 26 nama yang beredar. Namun setelah penyidik menelusuri percakapan WhatsApp dan data dalam telepon seluler miliknya, jumlah tersebut bertambah menjadi 41 orang.

"Sebagian nama yang disebut dikabarkan berasal dari kalangan politik. Dugaan itu memperkuat kekhawatiran bahwa program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Sony juga menyeret nama NSD atau Nanik S Deyang yang kini menjabat Kepala BGN. Ia mengklaim terdapat yayasan yang mengalami perubahan nama hingga tiga kali tanpa prosedur resmi. Yayasan tersebut disebut memiliki titik SPPG di sejumlah wilayah, antara lain Tapos, Karangasem, dan Madiun.

Meski demikian, Sony mengaku tidak mengetahui apakah titik-titik yang telah diberikan kemudian diperjualbelikan atau tidak.

Sementara itu, BGN telah menutup permanen portal pendaftaran mitra SPPG dengan alasan target pembentukan 30 ribu titik telah tercapai.

Di Cilacap, sekitar 100 titik yang terindikasi fiktif akan dihapus dari sistem. Namun, temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya titik serupa di daerah lain.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sekitar 27,45 persen dari 102 yayasan mitra MBG memiliki afiliasi politik formal. Temuan itu membuat sejumlah pihak menilai kasus yang mencuat saat ini berpotensi hanya menjadi bagian kecil dari persoalan yang lebih besar.

Di sisi lain, muncul aksi demonstrasi yang meminta Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan. Sejumlah pihak mendorong agar dugaan korupsi diusut tuntas tanpa menghentikan program yang dinilai menyangkut kebutuhan masyarakat.

Kasus dugaan 100 dapur SPPG fiktif di Cilacap kini menjadi perhatian publik dan menambah daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.