Usulan transfer dana MBG langsung ke siswa atau pengelolaan kantin sekolah dinilai lebih efektif mencegah kebocoran dan memperkuat pengawasan.

Satuju.com - Dana MBG langsung ke siswa menjadi salah satu usulan yang mengemuka di tengah sorotan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh peserta didik.

Perdebatan mengenai efektivitas pelaksanaan MBG kembali mencuat setelah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program tersebut. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tidak terganggu.

Pengamat sosial dan penulis, Rosadi Jamani, menilai langkah menghentikan program bukanlah solusi. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah sistem pengawasan dan tata kelola agar anggaran negara tidak disalahgunakan.

Dalam tulisannya, Rosadi menyoroti adanya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak serta laporan mengenai keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan gizi siswa justru tidak tepat sasaran.

Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah usulan anggota DPR RI, Romy Soekarno, yang mendorong penyaluran dana MBG secara langsung kepada penerima manfaat melalui rekening khusus.

Menurut Rosadi, mekanisme transfer langsung berpotensi memangkas rantai birokrasi yang panjang dan mengurangi peluang penyimpangan. Dana sebesar Rp15.000 per hari yang diterima keluarga siswa dinilai dapat langsung digunakan untuk membeli kebutuhan pangan bergizi sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain transfer langsung, alternatif lain yang dianggap lebih mudah diawasi adalah pemberdayaan kantin atau dapur sekolah sebagai pelaksana program. Dengan skema tersebut, distribusi makanan berlangsung di lingkungan sekolah sehingga pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh pihak terkait.

Rosadi menegaskan bahwa esensi utama program MBG bukan terletak pada model penyalurannya, melainkan bagaimana anggaran negara benar-benar berubah menjadi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa dana publik berasal dari hasil kerja masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata. Karena itu, sistem yang sederhana, transparan, dan mudah diawasi dinilai lebih relevan untuk memastikan tujuan program tercapai.

“Kalau ada sistem yang lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih sulit dicuri, kenapa tidak dicoba? Sebab anak-anak Indonesia tidak bisa makan laporan,” tulis Rosadi.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus terbebas dari praktik penyimpangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan generasi penerus bangsa.