Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan akuntabel.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pencapaian tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah sekaligus mendorong transformasi budaya kerja di lingkungan Kemnaker.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan arahan pada acara penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

“Kami ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak boleh hanya menjadi slogan atau nilai yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam setiap proses kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi kedua sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pengawasan internal serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut Yassierli, SMAP dan SIKENCUR tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan kedua sistem dilakukan secara menyeluruh dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, pelaporan, hingga proses evaluasi.

“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat administratif. Keduanya merupakan fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat sehingga setiap proses birokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Atas keberhasilan tersebut, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam proses implementasi dan sertifikasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai terpenting dari pencapaian tersebut bukanlah sertifikat yang diperoleh, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang terbentuk di lingkungan organisasi.

“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan mindset dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi setiap pegawai yang bekerja secara profesional dan sesuai aturan,” tegasnya.

Ke depan, Kemnaker berencana memperluas penerapan praktik baik SMAP dan SIKENCUR secara bertahap ke berbagai satuan kerja dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Pengalaman selama proses implementasi juga akan didokumentasikan sebagai referensi dalam memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, memberikan apresiasi atas keberhasilan Kemnaker meraih sertifikasi ISO 37001:2025.

Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen nyata Kemnaker dalam membangun sistem integritas yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.

“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan bukti nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.

Apresiasi serupa juga disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo. Ia menilai penerapan sistem anti-penyuapan dan pencegahan korupsi secara konsisten akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Menurut Dede, penguatan integritas, transparansi, serta pengawasan yang efektif merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Saya berharap keberhasilan Kemnaker ini dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian maupun lembaga lain dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Tag: Kemnaker, Yassierli, ISO37001, SMAP, SistemManajemenAntiPenyuapan, SIKENCUR, Integritas, TataKelolaPemerintahan, AntiPenyuapan, PencegahanKorupsi, KPK, Aminuddin, DedeSukarjo, Transparansi, Akuntabilitas, PelayananPublik, PengawasanInternal, ReformasiBirokrasi, BudayaKerja, TataKelola, PemerintahanBersih, Jakarta, KementerianKetenagakerjaan, GoodGovernance, SistemPengawasan