Gaji guru honorer kembali menjadi sorotan. Besarnya anggaran negara dinilai harus diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Satuju.com - Gaji guru honorer layak kembali menjadi perhatian di tengah besarnya anggaran negara untuk berbagai program prioritas. Sorotan itu muncul setelah keluhan sejumlah guru dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengungkap persoalan rendahnya honor hingga dugaan dampak kebijakan anggaran terhadap tenaga pendidik.

Dalam tulisan opini Rubrik Detak Bangsa, Dr. Erta Priadi Wirawijaya menilai persoalan tersebut bukan sekadar isu pendidikan, melainkan menyangkut arah kebijakan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Menurutnya, negara tidak cukup hanya menghadirkan program berskala besar dengan anggaran ratusan triliun apabila kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan masih tertinggal.

"Kalau anggaran negara bisa jumbo, kenapa masih ada guru yang hidupnya seperti catatan kaki?" tulis Erta dalam ulasannya.

Ia menilai pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya belanja pemerintah, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan pekerja di garis depan memperoleh penghasilan yang layak.

Erta mengibaratkan aliran anggaran seperti sistem peredaran darah. Jika dana hanya berputar di pusat proyek, birokrasi, dan rantai distribusi, sementara guru honorer, petani, buruh, serta pekerja kecil tetap menerima upah rendah, maka pemerataan ekonomi dinilai belum tercapai.

Dalam tulisannya, ia juga menyinggung konsep Cantillon Effect, yakni kondisi ketika pihak yang paling dekat dengan sumber anggaran lebih dahulu menikmati manfaat ekonomi dibanding kelompok masyarakat di lapisan bawah.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kenaikan harga dan beban hidup tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima.

Erta menegaskan bahwa peningkatan upah guru honorer justru dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, penghasilan yang layak akan langsung berputar di ekonomi lokal melalui belanja kebutuhan sehari-hari, mulai dari pangan, transportasi, pendidikan hingga layanan kesehatan.

Ia menilai kondisi tersebut akan menciptakan multiplier effect yang lebih sehat dibanding anggaran yang hanya berputar pada proyek-proyek besar.

Meski demikian, Erta menegaskan kritik terhadap kebijakan tidak berarti menolak Program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut program tersebut tetap penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting.

Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan guru.

"Kalau ingin anak Indonesia makan bergizi, pastikan guru yang mengajar mereka juga bisa makan bergizi di rumahnya," tulisnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya bergantung pada gedung, kurikulum, maupun program pemerintah, tetapi terutama pada kualitas manusia yang menjalankan proses belajar mengajar.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan guru honorer memperoleh upah yang layak, dibayarkan tepat waktu, dan sesuai standar kehidupan yang manusiawi.

Menurut Erta, keberhasilan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari besarnya program pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya menghargai para tenaga pendidik yang bekerja membangun masa depan generasi penerus.

Penulis: Dr. Erta Priadi Wirawijaya (EPW/26 Juni 2026)