Satuju.com - Kritik Feri Amsari Prabowo kembali menjadi sorotan setelah pakar hukum tata negara tersebut mempertanyakan struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Feri, komposisi kabinet yang besar menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip konstitusi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Dalam sebuah diskusi, Feri secara terbuka menyatakan Presiden Prabowo tidak memahami esensi konstitusi, khususnya terkait tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.

Feri mengacu pada Pasal 17 UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ketentuan itu diperkuat melalui Undang-Undang Kementerian Negara yang menegaskan setiap menteri memimpin urusan pemerintahan tertentu.

"Seorang pemimpin bidang tertentu harus mengerti dan paham bidangnya," tegas Feri.

Ia menilai presiden yang memahami konstitusi tidak akan menunjuk seseorang memimpin kementerian tanpa memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Selain menyoroti kualitas pengisian jabatan, Feri juga mengkritik jumlah anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri yang disebut mencapai 109 orang. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan jauh dari prinsip efisiensi birokrasi.

Sebagai perbandingan, Feri mencontohkan Amerika Serikat yang memiliki cakupan wilayah luas serta kepentingan geopolitik global, namun rata-rata hanya memiliki 15 hingga 21 menteri dalam setiap pemerintahan presidennya.

Ia mengungkapkan hasil penelitiannya pada 2014 menunjukkan Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 21 kementerian agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Di akhir pemaparannya, Feri juga menantang siapa pun yang ingin berdebat mengenai akuntabilitas keuangan negara. Meski mengaku hukum keuangan negara bukan bidang spesialisasinya, ia optimistis mampu mempertahankan argumentasi mengenai pertanggungjawaban anggaran negara di ruang publik.

Bagi Feri, besarnya jumlah kabinet bukan cerminan kekuatan pemerintahan, melainkan menunjukkan penyelenggaraan negara yang dinilai mulai menjauh dari prinsip efisiensi sebagaimana diamanatkan konstitusi.