Putusan Mahkamah Agung menguatkan kewenangan Universitas Indonesia menegakkan etik akademik dalam polemik disertasi Bahlil Lahadalia.

Satuju.com - Putusan Mahkamah Agung UI menjadi sorotan setelah pengadilan tertinggi mengabulkan kasasi Universitas Indonesia (UI) dalam sengketa sanksi etik terhadap promotor dan kopromotor disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Putusan tersebut menutup proses hukum yang bergulir sejak akhir 2024 sekaligus mempertegas kewenangan perguruan tinggi dalam menjaga integritas akademik.

Perkara ini sebelumnya berkembang dari hasil investigasi internal UI terkait proses penyusunan disertasi Bahlil. Setelah melalui tahapan pemeriksaan, pihak universitas menjatuhkan sanksi administratif kepada promotor dan kopromotor berdasarkan mekanisme etik internal.

Namun, keputusan tersebut sempat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). UI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga akhirnya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Putusan itu dinilai tidak sekadar mengakhiri sengketa administratif, tetapi juga memperkuat posisi perguruan tinggi dalam menjalankan otonomi akademik yang dijamin dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam catatan berjudul Marwah yang Hampir Roboh, Ahmadie Thaha atau Cak AT menilai substansi perkara tersebut jauh melampaui sosok Bahlil Lahadalia. Menurutnya, yang dipertaruhkan adalah kemampuan universitas mempertahankan standar etik akademik di lingkungan kampus.

Ia mengibaratkan universitas sebagai timbangan ilmu yang harus tetap terjaga keakuratannya.

"Kalau timbangan di pasar mulai curang, jangan hanya salahkan pedagang. Periksa juga siapa pembuat timbangannya. Sebab, timbangan yang rusak akan membuat semua transaksi tampak sah, padahal sesungguhnya cacat."

Analogi itu menggambarkan pentingnya menjaga kredibilitas lembaga pendidikan. Ketika integritas akademik melemah, kepercayaan masyarakat terhadap setiap gelar yang diterbitkan perguruan tinggi ikut dipertanyakan.

Dalam proses investigasi sebelumnya, Dewan Guru Besar UI menemukan dugaan pelanggaran akademik pada disertasi Bahlil. Temuan tersebut meliputi dugaan ketidakjujuran dalam penggunaan data penelitian, proses akademik yang dinilai berlangsung terlalu cepat, serta potensi konflik kepentingan antara mahasiswa dengan pembimbing.

Berdasarkan hasil tersebut, UI menjatuhkan sanksi administratif kepada promotor dan kopromotor. Sementara itu, Bahlil diwajibkan melakukan perbaikan disertasi dan kelulusan program doktor ditangguhkan hingga proses akademik dipenuhi sesuai ketentuan.

Ketika PTUN membatalkan sanksi tersebut, respons justru muncul dari kalangan akademisi internal UI. Lebih dari 300 guru besar menyampaikan amicus curiae sebagai bentuk dukungan terhadap kewenangan universitas menegakkan aturan etik.

Mereka menilai kampus harus memiliki ruang independen untuk menjaga mutu akademik tanpa kehilangan otoritas akibat sengketa administratif.

Menurut Cak AT, putusan Mahkamah Agung memberikan pesan penting bahwa pengadilan tidak sedang menilai kualitas ilmiah sebuah disertasi, melainkan memastikan universitas memiliki kewenangan menjalankan mekanisme etik yang telah ditetapkan secara kelembagaan.

Ia juga menegaskan adanya perbedaan antara aspek hukum dan moral akademik.

"Hukum bertanya, 'Apakah prosedurnya sah?' Moral akademik bertanya, 'Apakah prosesnya jujur?'"

Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak selalu berjalan beriringan. Prosedur administratif dapat dipenuhi, tetapi integritas ilmiah tetap menjadi ukuran utama dalam menghasilkan karya akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Cak AT juga mengingatkan bahwa kehormatan gelar doktor tidak semata berasal dari legalitas administrasi, melainkan dari kepercayaan publik terhadap proses ilmiah yang dijalani.

"Ilmu pengetahuan tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan di atas kepercayaan."

Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi memperkuat sistem pengawasan sejak proses seleksi mahasiswa doktor, pembimbingan, penggunaan data penelitian, publikasi ilmiah, hingga sidang terbuka. Seluruh tahapan dinilai perlu berlangsung secara transparan dan terdokumentasi.

Di tengah perkembangan teknologi, pemanfaatan perangkat pendeteksi plagiarisme, manipulasi data, serta jejak penyuntingan digital juga dinilai dapat menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu akademik.

Selain itu, promotor disertasi diingatkan agar menjalankan perannya sebagai penjaga standar akademik, bukan sekadar mengantarkan mahasiswa menyelesaikan studi.

Bagi mahasiswa, kasus ini dinilai menjadi pengingat bahwa penyusunan disertasi tidak diukur dari kecepatan menyelesaikan studi, melainkan dari kejujuran dalam menjalankan seluruh proses ilmiah.

"Disertasi bukan perlombaan siapa paling cepat, melainkan siapa paling jujur."

Dengan telah berkekuatan hukum tetap, perkara sengketa sanksi etik disertasi Bahlil Lahadalia resmi berakhir. Namun, perdebatan mengenai pentingnya integritas akademik diperkirakan tetap menjadi perhatian dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Bagi banyak kalangan akademisi, putusan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan tinggi nasional.