Jakarta, Satuju.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (1/7/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus mempercepat transformasi pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam arahannya, Yassierli menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi dan asesmen secara komprehensif untuk memastikan kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Menurutnya, pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan atau agenda administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja nyata serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat," ujar Yassierli.

Ia memberikan perhatian khusus kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar segera mempercepat pembenahan tata kelola pelayanan ketenagakerjaan.

Langkah tersebut, kata Yassierli, mencakup peningkatan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja, penguatan peran pengantar kerja, serta perluasan akses kesempatan kerja yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Selain itu, ia meminta balai perluasan kesempatan kerja bertransformasi mengikuti dinamika dunia kerja dan karakter generasi muda. Menurutnya, fungsi balai tidak lagi cukup sebagai tempat pelatihan, tetapi harus berkembang menjadi pusat kolaborasi, inkubasi bisnis, serta ruang lahirnya inovasi dan kewirausahaan.

"Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta," katanya.

Yassierli juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan pendidikan vokasi. Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan yang baru, ia menekankan pentingnya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri melalui evaluasi kurikulum secara berkelanjutan.

Menurutnya, lulusan pendidikan vokasi harus memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri sehingga mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di pasar kerja global.

Di sisi lain, Yassierli mengingatkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek perlindungan tenaga kerja. Ia menegaskan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

"K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif," tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat sinergi lintas unit kerja serta menghilangkan sekat-sekat birokrasi yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, publik tidak menilai keberhasilan berdasarkan capaian masing-masing unit, melainkan dari kualitas pelayanan kementerian secara keseluruhan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan melantik sejumlah pejabat, yakni Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Dr. Agus Triyono, S.Si., M.Kes. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik; Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D. sebagai Direktur Politeknik Ketenagakerjaan; Rahmat Parhimpunan Siregar, S.T., M.M. sebagai Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan Direktorat Jenderal Binalavotas; serta Taufik Hidayat Sitompul, S.H. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Melalui pelantikan ini, Kemnaker berharap penguatan kepemimpinan di berbagai unit kerja dapat mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, serta menghasilkan sumber daya manusia yang semakin kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan.