Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan kesempatan kerja melalui kerja sama strategis dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI). Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih luas terhadap pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peluang kerja bagi masyarakat, khususnya perempuan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan berbagai fasilitas pelatihan kerja yang dimiliki Kemnaker.

Menurutnya, jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan dunia kerja.

"Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja," ujar Cris.

Ia menjelaskan, selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker saat ini juga terus memperluas jangkauan berbagai program ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat memiliki daya saing di tengah dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif.

Sebagai bagian dari transformasi layanan publik, Kemnaker juga telah mengintegrasikan berbagai program ketenagakerjaan ke dalam platform digital SIAPkerja. Melalui ekosistem tersebut, masyarakat, termasuk kader FPPI di seluruh Indonesia, dapat mengakses berbagai layanan secara terpadu dan daring.

Layanan yang tersedia meliputi informasi pelatihan kerja, lowongan pekerjaan, program pemagangan, pengembangan kewirausahaan, hingga layanan sertifikasi profesi. Digitalisasi ini diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap berbagai program peningkatan kompetensi tanpa terkendala jarak maupun waktu.

Cris juga mendorong seluruh jajaran pengurus FPPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera membangun koordinasi yang intensif dengan BPVP, BLK, serta dinas ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Menurutnya, sinergi di tingkat daerah menjadi faktor penting agar kerja sama yang telah disepakati dapat segera diwujudkan dalam bentuk program nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan," tegasnya.

Melalui kolaborasi ini, Kemnaker dan FPPI berharap dapat memperluas akses perempuan terhadap pelatihan vokasi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, adaptif terhadap perkembangan industri, serta mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global.