Rocky Gerung menjelaskan alasan tidak menyamakan kritik kepada Prabowo dan Jokowi. Ia menilai sejumlah program pemerintah sesuai amanat konstitusi.

Satuju.com - Rocky Gerung Prabowo kritik menjadi perhatian publik setelah pengamat politik itu menjelaskan alasan dirinya tidak menyamakan kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan yang pernah ia sampaikan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Dalam sebuah podcast, Rocky menegaskan bahwa perbedaan sikap tersebut didasarkan pada penilaiannya terhadap arah kebijakan, bukan pada keberpihakan kepada sosok presiden. Ia menyebut terdapat perbedaan ideologis yang mendasar antara pemerintahan Prabowo dan pemerintahan sebelumnya.

Rocky menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta program perumahan rakyat merupakan kebijakan yang sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, yang harus diperbaiki adalah implementasinya, bukan programnya.

Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyampaikan kritik terhadap pihak yang tidak mampu membedakan antara substansi sebuah program dengan persoalan teknis pelaksanaannya.

"Orang yang tidak bisa membedakan program baik dan masalahnya, sebagai orang dungu."

Meski dinilai lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo, Rocky membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan sikapnya tetap berpijak pada konstitusi, bukan pada figur tertentu.

Di sisi lain, Rocky tetap melontarkan kritik terhadap jajaran menteri. Menurutnya, sebagian menteri belum sepenuhnya memahami arah kebijakan yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo dan masih dipengaruhi kepentingan politik dalam pembentukan kabinet.

Rocky juga menilai stabilitas pemerintahan perlu dijaga. Ia berpendapat jika pemerintahan jatuh, kekuatan modal berpotensi mengambil peran lebih besar dibandingkan kepentingan rakyat maupun mahasiswa.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai perubahan sikap Rocky Gerung terhadap pemerintahan saat ini. Namun, Rocky menegaskan penilaiannya tetap didasarkan pada kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip konstitusi, bukan pada dukungan kepada individu tertentu.