JAKARTA, Satuju.com - Defisit APBN Semester I 2026 mencapai Rp196,5 triliun. Pemerintah juga memperkirakan defisit anggaran akan melebar hingga Rp734,3 triliun pada akhir tahun, seiring meningkatnya kebutuhan belanja untuk program prioritas, subsidi, hingga menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi defisit hingga semester I setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih berada dalam batas aman.

"Defisit APBN semester I tercatat sebesar Rp 196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Data Kementerian Keuangan menunjukkan pendapatan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau naik 17,8 persen sehingga terjadi defisit anggaran.

Pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp152 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp271 triliun.

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola Pajak dan Bea Cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU," ucap Purbaya.

Di sisi belanja, pemerintah telah mengalokasikan Rp1.298,6 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp357,4 triliun untuk transfer ke daerah.

"Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional," beber Purbaya.

Pemerintah juga merevisi proyeksi defisit APBN hingga akhir 2026 menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibanding target awal Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB.

"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun," kata Purbaya.

Menurutnya, kenaikan proyeksi defisit dipicu meningkatnya kebutuhan belanja negara yang diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat daya beli masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, serta tambahan dana otonomi khusus.

"Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah subsidi dan kompensasi," jelas Purbaya.