PMII Bengkalis mengkritik lambatnya penanganan krisis BBM bersubsidi dan mendesak penambahan kuota barcode serta solusi nyata bagi masyarakat.

BENGKALIS, Satuju.com - BBM bersubsidi Bengkalis kembali menjadi sorotan setelah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis mengkritik lambatnya langkah pemerintah daerah dalam mengatasi sulitnya akses masyarakat memperoleh Pertalite di sejumlah kecamatan.

Kritik itu muncul usai Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD menggelar pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk membahas solusi distribusi BBM bersubsidi, terutama di wilayah yang hingga kini belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Zulpan, Kepala DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tairan, Indra Wardana, dan Ahmad Husein.

Dalam pembahasan itu, BPH Migas menawarkan sejumlah solusi, mulai dari penerapan program BBM Satu Harga, pemanfaatan aplikasi XStar bagi nelayan dan pelaku UMKM, hingga pembentukan subpenyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.

Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, Zulpan, mengatakan seluruh persoalan yang dialami masyarakat telah disampaikan langsung kepada BPH Migas dan Pertamina.

"Yang kami sampaikan adalah kondisi ril di lapangan. Masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya belum tersedia SPBU, sementara penjualan di tingkat pengecer sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Menurut Zulpan, kondisi tersebut terjadi di Pulau Bengkalis maupun sejumlah kecamatan lain seperti Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Bahkan, masyarakat di beberapa wilayah harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 kilometer hanya untuk membeli Pertalite.

"BPH Migas juga menyampaikan keberhasilan program BBM Satu Harga di Papua yang mampu menghadirkan harga BBM bersubsidi sama dengan daerah lain. Di sisi lain, secara nasional Pertalite memang tidak diperbolehkan dijual melalui pengecer karena bertentangan dengan prinsip BBM Satu Harga," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Husein menyampaikan bahwa pihaknya telah membawa langsung keluhan masyarakat terkait minimnya SPBU yang menyebabkan antrean panjang.

"Memang kami menyampaikan bagaimana masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mendapatkan Pertalite. Akibatnya, seluruh pembelian terpusat di SPBU yang ada sehingga sering terjadi antrean," katanya.

Di sisi lain, PMII Kabupaten Bengkalis menilai langkah pemerintah tersebut terlambat. Kader PMII Bengkalis, Pandi, menyebut persoalan BBM bersubsidi bukan masalah baru dan seharusnya sudah diantisipasi sejak lama.

"Persoalan Pertalite di Kabupaten Bengkalis bukan isu yang muncul kemarin. Kabupaten Bengkalis adalah wilayah yang termasuk ke dalam golongan 3T. Jika pemerintah daerah benar-benar memahami kondisi di lapangan, seharusnya upaya koordinasi, sub penyalur, maupun penambahan kuota sudah dilakukan jauh sebelumnya. Keterlambatan mengambil langkah strategis menunjukkan lemahnya antisipasi dan perencanaan," paparnya kepada wartawan di Bengkalis, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Pandi, masyarakat tidak hanya membutuhkan rapat koordinasi, tetapi kepastian mengenai target pembangunan fasilitas penyaluran BBM, penambahan kuota, hingga mekanisme pengawasan distribusi.

"Pernyataan bahwa kondisi riil telah disampaikan kepada BPH Migas juga belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan membawa hasil yang konkret. Publik membutuhkan kepastian berupa target waktu, lokasi pembangunan fasilitas penyaluran, penambahan kuota, serta mekanisme pengawasan distribusi. Tanpa komitmen yang terukur, pertemuan seperti ini berpotensi menjadi agenda seremonial yang tidak memberikan perubahan nyata."

PMII juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab masih minimnya akses BBM bersubsidi di sejumlah kecamatan.

"Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berani melakukan evaluasi internal. Mengapa hingga kini masih banyak kecamatan yang belum memiliki akses BBM yang layak? Apakah hambatannya ada pada perizinan, koordinasi dengan Pertamina, atau kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari persoalan yang berulang tiap tahun," jelasnya.

Pandi menegaskan keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya agenda koordinasi ke Jakarta, melainkan dari kemudahan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi tanpa harus menempuh perjalanan puluhan kilometer atau mengantre berjam-jam.

Ia juga menyoroti sistem barcode yang dinilai masih membatasi akses masyarakat terhadap Pertalite, khususnya di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.

"Aturan Barcode itu terlalu kecil, kita meminta kuota Barcode itu harus ditambah besar. Yang ada sekarang kecil dan terbatas," harapnya.