Reformasi penegakan hukum dinilai belum menyentuh akar persoalan. Opini ini menyoroti krisis kepercayaan publik dan pentingnya pembenahan sistem.

Satuju.com - Reformasi penegakan hukum Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah mencuatnya berbagai polemik yang melibatkan institusi penegak hukum. Dalam pandangan penulis, publik tidak hanya menyaksikan proses hukum, tetapi juga pertarungan kepentingan yang memunculkan pertanyaan mengenai independensi dan konsistensi penegakan hukum.

Penulis membuka tulisannya dengan pepatah, "ikan mulai membusuk dari kepalanya." Menurutnya, ungkapan tersebut relevan untuk menggambarkan kondisi ketika publik kembali disuguhi konflik antarlembaga penegak hukum yang seolah menunjukkan mekanisme pengawasan berjalan, namun di sisi lain memunculkan keraguan apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil.

Sorotan kemudian mengarah pada dugaan keterlibatan Febrie Adriansyah yang dinilai menjadi ujian bagi kredibilitas aparat penegak hukum. Penulis berpandangan, apabila perkara tersebut berakhir tanpa kejelasan atau menghilang dari perhatian publik, kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan semakin terkikis.

Dalam opininya, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya selective law enforcement, yakni penegakan hukum yang dianggap dipengaruhi rivalitas politik maupun tarik-menarik kepentingan kekuasaan. Penangkapan yang terjadi dinilai belum tentu menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai pembenahan sistem secara menyeluruh.

Penulis juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi institusi penegak hukum. Kepolisian disebut masih dibayangi isu penyalahgunaan kewenangan dan integritas, sementara Kejaksaan menghadapi kritik terkait besarnya kewenangan yang dimiliki. Di sisi lain, meningkatnya keterlibatan militer dalam berbagai jabatan sipil kembali memunculkan perdebatan mengenai batas peran institusi pertahanan dalam pemerintahan.

Menurut penulis, respons pemerintah terhadap persoalan tersebut belum menyentuh akar masalah. Ia menyinggung kebijakan Presiden yang menyatakan akan menaikkan gaji TNI dan Polri agar tidak memeras rakyat, namun menilai langkah tersebut belum menjadi solusi atas persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum.

Penulis berpendapat, reformasi kepolisian, reformasi militer, maupun pembenahan Kejaksaan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Tanpa penguatan pengawasan, akuntabilitas, dan independensi lembaga, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dikhawatirkan terus menurun.

Pada bagian akhir tulisannya, penulis menegaskan bahwa yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar pergantian aktor dalam berbagai kasus hukum, melainkan reformasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum agar benar-benar independen, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.

Penulis juga menyampaikan pandangan kritisnya mengenai kemungkinan adanya kompromi politik dalam proses hukum. Ia menulis, "Hari ini gue lepas orang lu, besok lu harus lepas orang gue." Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melahirkan praktik barter perkara yang semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Tulisan ini merupakan opini yang ditulis oleh Andrian Saputra.