JAKARTA, Satuju.com - Program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Indonesia memasuki babak baru. Pemerintah mempercepat berbagai persiapan agar listrik dari pembangkit nuklir pertama dapat mulai terhubung ke jaringan listrik nasional atau on grid pada 2032 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan mencapai target Net Zero Emission.

Setelah lebih dari enam dekade melalui berbagai kajian, pemerintah kini menempatkan energi nuklir sebagai salah satu sumber energi masa depan yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan emisi karbon yang rendah.

Dalam UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa energi nuklir menjadi bagian penting dalam peta jalan transisi energi Indonesia.

Menurut Airlangga, teknologi nuklir, termasuk Small Modular Reactor (SMR), memiliki keunggulan karena lebih fleksibel dan dinilai sesuai untuk karakteristik wilayah kepulauan seperti Indonesia.

Selain mampu menghasilkan listrik dalam kapasitas besar, energi nuklir juga dinilai berperan penting dalam menekan emisi karbon sekaligus menjaga pasokan energi jangka panjang.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang menyatakan bahwa pembangunan PLTN telah masuk dalam perencanaan energi nasional dengan target mulai beroperasi pada 2032.

Sementara itu, dalam berbagai forum energi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan pemerintah saat ini fokus menyiapkan teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga lokasi pembangunan PLTN pertama.

"Target tercepat kita adalah on grid dan commissioning pada 2032," ujar Eniya dalam diskusi terkait perkembangan program nuklir nasional.

PLN juga mulai memperkuat kesiapan internal melalui program Capacity Building Awareness Nuklir 2026. General Manager PLN Puslitbang Mochamad Soleh mengatakan pembangunan PLTN membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar sejak tahap awal.

Menurut Soleh, satu unit PLTN sedikitnya memerlukan sekitar 200 tenaga inti untuk mendukung operasional pembangkit secara aman dan optimal.

Saat ini pemerintah bersama PLN juga mengkaji pembangunan PLTN awal berkapasitas sekitar 500 megawatt (MW) di sejumlah wilayah yang dinilai potensial, termasuk Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Dukungan terhadap pengembangan energi nuklir juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo. Dalam forum sektor energi pada Februari 2026, ia menyampaikan bahwa pengembangan PLTN telah menjadi bagian dari rencana jangka panjang bauran energi nasional dengan kapasitas yang dapat berkembang hingga beberapa gigawatt.

Meski pembangunan PLTN terus dipercepat, pemerintah menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) akan menjalankan fungsi sebagai regulator independen untuk memastikan seluruh proses pembangunan hingga operasional pembangkit memenuhi standar keselamatan nasional maupun internasional.

Selain kesiapan teknologi, pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan industri pendukung, serta penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi nuklir.

Dengan dukungan pemerintah, regulator, akademisi, dan sektor ketenagalistrikan, Indonesia kini memasuki tahap penting menuju realisasi PLTN pertama yang diharapkan menjadi salah satu pilar utama penyediaan energi bersih dan rendah karbon di masa depan.