Dugaan limbah Mie Gacoan Padangsidimpuan mengalir ke drainase warga memicu sorotan. Pengelolaan lingkungan dan dokumen SPPL dipertanyakan.

PADANGSIDIMPUAN, Satuju.com - Limbah Mie Gacoan Padangsidimpuan menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan saluran pembuangan dari aktivitas dapur restoran tersebut terhubung langsung ke drainase di lingkungan permukiman warga. Kondisi itu memicu kekhawatiran karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

Restoran yang berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, itu disebut membuang air limbah ke saluran terbuka yang digunakan sebagai drainase warga. Selain menimbulkan kesan kotor, aliran limbah juga diduga mengeluarkan bau menyengat sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan bahwa sistem pengelolaan limbah di lokasi belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar lingkungan hidup. Padahal, limbah usaha makanan seharusnya dipisahkan terlebih dahulu antara air limbah, minyak, dan lemak sebelum melalui proses pengolahan dan dibuang ke saluran pembuangan.

Berdasarkan dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan pada 22 Desember 2025 di Bali, pengelola usaha memiliki kewajiban mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Jika limbah dibuang tanpa proses pengolahan yang memadai, kondisi tersebut dinilai berpotensi melanggar komitmen pengelolaan lingkungan yang telah dinyatakan dalam dokumen tersebut.

Selain persoalan limbah, keberadaan restoran itu juga kembali dikaitkan dengan persoalan lalu lintas. Aktivitas pengunjung yang cukup tinggi disebut menyebabkan kendaraan parkir di bahu jalan sehingga memicu kepadatan arus kendaraan di kawasan tersebut. Situasi itu memunculkan dugaan bahwa sejumlah rekomendasi dalam Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) belum dijalankan secara optimal.

Penggiat sosial, Tunggul Hutagalung, meminta Tim Terpadu Perizinan Pemerintah Kota Padangsidimpuan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan dan sistem pengelolaan limbah restoran tersebut, termasuk melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah.

"Pemkot Padangsidimpuan melalui DPMPTSP sebagai leading sektor harus segera bertindak dan turun langsung ke lapangan. Jangan tunggu masalah jadi besar, baru ada tindakan. Jika sudah menyalahi aturan dokumen SPPLnya operasional izinnya tutup sementara sebelum semua beres", katanya, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, dugaan tersebut menjadi alarm serius terhadap lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan.

"Ini bukan sekadar kesalahan teknis, akan tetapi bentuk nyata atas kelalaian pengelola usaha dan pembiaran oleh pemerintah daerah", ujarnya.

Ia menegaskan, masuknya investasi ke Kota Padangsidimpuan tidak boleh mengesampingkan kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup.

"Apabila pengelolaan limbah belum memenuhi standar lingkungan hidup, tidak ada ruang kompromi bagi kepentingan bisnis,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini disusun, pihak manajemen Mie Gacoan Padangsidimpuan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.

Media telah mengirimkan permintaan konfirmasi dan mendatangi langsung lokasi usaha. Salah seorang pegawai, Nanda Pratama, yang disebut sebagai manajer operasional, menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan penjelasan.

"Itu bukan kewenangan saya menjawab bang, ada bagian devisi legal atau perizinan yang lebih berhak menjawabnya, nanti saya laporkan ke pimpinan", katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen terkait dugaan pengelolaan limbah maupun pelaksanaan ketentuan lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat.(Ardi)