Satuju.com - Gelombang Operasi Tangkap Tangan KPK kembali mengguncang pemerintahan daerah. Sepanjang Agustus 2025 hingga Juli 2026, tercatat 16 kepala daerah aktif terjaring OTT KPK. Yang mengejutkan, tiga partai besar PDIP, Golkar, dan Gerindra sama-sama menyumbang 3 nama dalam daftar tersebut.

Data yang beredar menunjukkan OTT terbaru terjadi pada Juli 2026 terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari PDIP dan Bupati Langkat Syah Afandin dari PAN. Sebelumnya pada Juni 2026, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dari Gerindra dan Bupati Muara Enim Edison dari Nasdem juga kena.

Satu-satunya gubernur dalam daftar ini adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dari PKB yang terjaring pada November 2025. Sementara satu-satunya wali kota adalah Wali Kota Madiun Maidi dari Demokrat pada Januari 2026.

Fenomena ini memicu pertanyaan publik: mengapa kepala daerah masih jadi langganan OTT meski KPK gencar melakukan pencegahan?