Jakarta, Satuju.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi terhadap langkah transformasi digital yang dilakukan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan melalui peluncuran aplikasi pengelolaan layanan pelabuhan. Inovasi tersebut dinilai menjadi upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Afriansyah, penerapan sistem digital akan membuat seluruh proses administrasi dan operasional koperasi menjadi lebih efektif. Mulai dari pengelolaan data pekerja, pencatatan keuangan, hingga pelayanan kepada anggota dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan.

"Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau oleh anggota serta pengurus," ujarnya.

Transformasi digital tersebut akan memberikan manfaat bagi lebih dari 86 ribu tenaga kerja bongkar muat yang tergabung dalam 120 koperasi primer di berbagai pelabuhan di Indonesia. Melalui aplikasi Inkop TKBM, data pekerja, kompetensi, hingga penyaluran tenaga kerja akan terintegrasi dalam satu sistem.

"Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online," tambahnya.

Afriansyah menilai inovasi tersebut menjadi kebutuhan di tengah pesatnya modernisasi sektor kepelabuhanan. Penggunaan teknologi seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC) menuntut koperasi untuk ikut bertransformasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Meski mendorong digitalisasi, Kemnaker mengingatkan bahwa aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tetap harus menjadi perhatian utama. Mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat, perlindungan terhadap pekerja tidak boleh diabaikan.

"Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar," tegas Afriansyah.

Sementara itu, Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, HM Nasir, mengatakan digitalisasi merupakan bagian dari komitmen jangka panjang organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan koperasi di seluruh Indonesia. Program tersebut ditargetkan dapat diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM dalam waktu satu tahun ke depan.

Selain meningkatkan tata kelola layanan tenaga kerja, digitalisasi juga diharapkan memperkuat pengembangan berbagai unit usaha koperasi, mulai dari simpan pinjam, leasing sepeda motor, minimarket, klinik kesehatan, pengembangan perumahan, perkebunan kelapa sawit, hingga sektor peternakan.

"Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing," ujar HM Nasir.

Melalui transformasi digital tersebut, Inkop TKBM diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi sekaligus memperkuat kesejahteraan puluhan ribu tenaga kerja bongkar muat yang menjadi anggotanya di seluruh Indonesia.