Satuju.com - Kleptokrasi dan propaganda negara menjadi pola yang berulang dalam sejarah politik dunia. Di berbagai negara, korupsi dalam skala besar kerap berjalan seiring dengan penyebaran narasi yang dikendalikan penguasa untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan dan pengurasan uang negara.

Sejumlah catatan internasional, termasuk Transparency International, menunjukkan sedikitnya tiga pemimpin negara pada abad ke-20 yang memperlihatkan bagaimana propaganda digunakan untuk menjaga kekuasaan sekaligus menyembunyikan praktik korupsi sistematis.

Salah satu contoh paling menonjol datang dari Filipina di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos pada periode 1972 hingga 1986. Melalui penerapan darurat militer, pemerintah membatasi kebebasan pers dan menekan kelompok oposisi dengan alasan menjaga stabilitas nasional dari ancaman komunisme.

Di tengah minimnya ruang kritik, pemerintah membangun citra keberhasilan melalui proyek-proyek infrastruktur dan narasi pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai laporan memperkirakan keluarga Marcos beserta kroninya menguasai kekayaan sekitar 5 hingga 10 miliar dolar AS yang diduga berasal dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pola serupa juga terlihat di Zaire, yang kini bernama Republik Demokratik Kongo, saat dipimpin Mobutu Sese Seko selama lebih dari tiga dekade, yakni 1965 hingga 1997.

Mobutu membangun kultus individu melalui media yang sepenuhnya dikendalikan negara. Ia diposisikan sebagai simbol kejayaan nasional, sementara kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, dan ekonomi terus memburuk. Berbagai sumber memperkirakan kekayaan pribadi Mobutu mencapai sekitar 5 miliar dolar AS, meski sebagian besar rakyat hidup dalam keterbatasan.

Sementara itu, Nigeria mengalami situasi berbeda ketika berada di bawah pemerintahan Sani Abacha pada 1993 hingga 1998. Abacha berulang kali menjanjikan transisi menuju pemerintahan sipil dan demokrasi.

Namun, di balik janji tersebut, berbagai penyelidikan internasional mengungkap dugaan pengalihan dana negara ke rekening luar negeri. Dalam kurun sekitar lima tahun, dana yang diduga diselewengkan diperkirakan mencapai 2 hingga 5 miliar dolar AS.

Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola yang hampir serupa. Propaganda menjadi alat untuk mengendalikan opini publik, sementara lembaga negara dimanfaatkan untuk membatasi informasi dan meredam kritik terhadap pemerintah.

Selain itu, proyek-proyek pembangunan berskala besar kerap dijadikan simbol keberhasilan pemerintahan, meski dalam sejumlah kasus juga disebut membuka ruang praktik korupsi melalui penggelembungan anggaran dan monopoli ekonomi.

Ketika kondisi ekonomi memburuk, rezim-rezim tersebut juga cenderung mengalihkan perhatian publik dengan menyalahkan pihak luar atau kelompok yang dianggap mengancam negara.

Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa propaganda tidak mampu bertahan selamanya. Pemerintahan Ferdinand Marcos berakhir setelah gelombang People Power Revolution menggulingkan kekuasaannya. Mobutu kehilangan kendali ketika krisis politik dan ekonomi semakin dalam, sedangkan kekuasaan Sani Abacha berakhir pada 1998 setelah kematiannya, yang kemudian diikuti upaya pemulihan aset negara dari luar negeri.

Rangkaian peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa praktik kleptokrasi hampir selalu membutuhkan kontrol atas informasi. Ketika ruang kritik dibatasi dan kebenaran dimonopoli, peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin besar, sementara dampaknya harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.