Jakarta, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Raihan tersebut menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut, sekaligus mencerminkan konsistensi Kemnaker dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Menurutnya, opini WTP tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kualitas laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam mengelola anggaran negara secara bertanggung jawab.

"Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab," ujar Afriansyah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Meski kembali memperoleh opini WTP, Afriansyah menegaskan Kemnaker tidak akan berpuas diri. Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi.

"Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

"Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Selain itu, Akhsanul menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurutnya, tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

"Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," katanya.