DUMAI, Satuju.com - Polemik Pokir DPRD Dumai kembali menjadi perhatian publik. Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai, Riski Kurniawan, mendesak seluruh pihak yang disebut dalam polemik dugaan pengalokasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pimpinan DPRD Kota Dumai, segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Riski menilai transparansi merupakan bentuk tanggung jawab moral para wakil rakyat kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilu. Menurutnya, polemik yang dibiarkan tanpa penjelasan hanya akan memunculkan spekulasi dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"Transparansi sangat dibutuhkan. Jangan ada yang bersilat lidah. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam persoalan Pokir ini. Semakin lama dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi yang merugikan lembaga DPRD sendiri," ujar Riski.

Ia mengingatkan bahwa anggota DPRD tidak hanya memikul tanggung jawab administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas amanah yang diberikan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, mereka telah mengucapkan sumpah jabatan. Bagi yang beragama Islam, sumpah itu diucapkan dengan Al-Qur'an. Artinya, amanah yang diemban bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT. Karena itu, kejujuran harus menjadi prinsip utama."

Selain meminta keterbukaan, Riski juga menyoroti dasar penentuan lokasi program yang berasal dari Pokir. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui alasan suatu wilayah memperoleh program pembangunan sementara daerah lain belum tersentuh.

"Masyarakat bertanya-tanya. Kalau hanya beberapa rumah yang kemudian jalannya dibaguskan, sementara masih banyak wilayah lain, bahkan di daerah pemilihannya sendiri, yang justru belum mendapatkan perhatian, tentu wajar jika publik meminta penjelasan. Semua harus berdasarkan kebutuhan dan asas keadilan, bukan kepentingan tertentu."

Riski berharap PKS sebagai partai yang mengusung nilai-nilai keislaman menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dalam menyikapi polemik tersebut.

"PKS adalah partai yang membawa nilai-nilai agama. Justru karena itu saya berharap tidak ada upaya menutup-nutupi persoalan apabila memang ada hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Keterbukaan akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai maupun para wakil rakyatnya."

Menutup pernyataannya, Riski mengutip pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai pentingnya kejujuran dalam kepemimpinan.

"Katakanlah yang benar walaupun pahit. Pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tetap relevan hingga hari ini. Saya berharap semua pihak menjadikan nilai itu sebagai pedoman. Jika memang benar, sampaikan benar. Jika ada kekeliruan, akui dan perbaiki. Itulah sikap seorang pemimpin yang amanah."

ARUK, lanjut Riski, akan terus mengawal polemik tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil. Ia menegaskan, klarifikasi yang jujur dan terbuka merupakan langkah terbaik untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPRD Kota Dumai dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

Catatan Redaksi: Seluruh pernyataan dalam berita ini merupakan keterangan resmi Koordinator Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai, Riski Kurniawan, yang disampaikan melalui WhatsApp pada Sabtu, 18 Juli 2026. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.