Hakim MK Singgung Paradoks Indonesia: Bayi Norwegia Lahir Bawa Tabungan, Bayi RI Menanggung Utang
Poto Ai hanya ilustrasi, Hakim MK Arief Hidayat: BAYI NORWEGIA LAHIR PUNYA TABUNGAN, SEDANGKAN BAYI INDONESIA LAHIR DENGAN UTANG!. (poto/ist/Lhynaa Marlinaa)
Hakim MK Arief Hidayat menyoroti paradoks pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia membandingkan bayi Norwegia yang lahir membawa tabungan dengan bayi Indonesia yang menanggung utang negara.
Satuju.com - Hakim MK kritik Indonesia menjadi sorotan setelah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat melontarkan ilustrasi yang membandingkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan Norwegia. Pernyataan itu disampaikan saat forum Literasi Konstitusi dan langsung memicu perbincangan di ruang publik.
Arief menilai Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, menurutnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dikelola untuk memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Dalam ilustrasinya, Arief membandingkan kondisi bayi yang lahir di Norwegia dengan bayi yang lahir di Indonesia.
Menurutnya, bayi yang lahir di Norwegia secara tidak langsung telah memiliki tabungan karena negaranya mengelola hasil kekayaan alam melalui dana investasi negara. Sebaliknya, bayi yang lahir di Indonesia, dalam ilustrasi tersebut, justru lahir dengan beban utang negara yang pada akhirnya menjadi tanggungan bersama sebagai warga negara.
Pernyataan itu disampaikan sebagai kritik terhadap tata kelola kekayaan negara dan kebijakan ekonomi nasional.
Arief menegaskan bahwa negara yang kaya sumber daya alam semestinya mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyat, bukan sekadar menghasilkan potensi ekonomi di atas kertas.
Ilustrasi yang disampaikan Hakim MK itu kemudian memancing berbagai respons dari publik. Perbandingan Indonesia dan Norwegia kembali menghidupkan diskusi mengenai pengelolaan sumber daya alam, kebijakan fiskal, utang negara, hingga arah pembangunan ekonomi nasional.
Banyak pihak menilai pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa melimpahnya kekayaan alam tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila tata kelola dan pemanfaatannya belum berjalan secara optimal.
