Proyek jalan Rp2,4 miliar di Padangsidimpuan disorot karena diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan minim transparansi dalam proses pengadaan.

PADANGSIDIMPUAN, Satuju.com - Proyek Jalan Padangsidimpuan Diduga bermasalah kembali menjadi sorotan publik. Proyek rehabilitasi Jalan Balakka Sipunggur, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Tahun Anggaran 2025 senilai Rp2,4 miliar diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, sementara proses pengadaannya juga dipertanyakan karena informasi pemenang tender tidak tercantum di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Kondisi tersebut memicu dugaan lemahnya transparansi dalam penggunaan anggaran daerah. Padahal, sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, identitas penyedia atau pemenang tender wajib diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Tidak tercantumnya nama perusahaan pemenang memunculkan dugaan adanya pengkondisian proyek atau praktik pinjam bendera perusahaan. Dugaan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

Tim media yang melakukan penelusuran lapangan pada 20 Juni 2026 menemukan sejumlah indikasi pekerjaan yang diduga tidak memenuhi standar. Di antaranya, lapisan hotmix terlihat tipis dan tidak merata, muncul keretakan pada beberapa titik, serta permukaan aspal bergelombang meski kondisi badan jalan relatif datar.

Selain itu, agregat dasar yang berfungsi menopang kekuatan konstruksi jalan diduga tidak dipasang secara maksimal. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperpendek umur jalan yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah.

Sejumlah warga juga mengaku melihat minimnya peralatan pendukung saat pekerjaan berlangsung.

Salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, "Iya setahu kami peralatan mereka tidak lengkap itu, kalau tidak salah cuma satu alat aja yang dipakai hanya tandem roller, untuk memadatkan aspal aja," ungkapnya.

Ia menilai kerusakan jalan terjadi terlalu cepat karena baru sekitar tiga bulan setelah proyek selesai sudah mulai mengalami retak.

"Kemarin aja baru tiga bulan selesai dikerjakan sudah mulai retak parah, ketebalannya juga tipis, kalau begini, cepat rusak," ujarnya.

Menurutnya, kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.

"Kami sangat mengapresiasi adanya pembangunan jalan ini, tapi kalau kualitasnya seperti ini tentu masyarakat kecewa, karena tidak sebanding dengan nilai anggaran proyeknya," lanjutnya.

Warga berharap setiap proyek pemerintah dikerjakan secara profesional dengan mengutamakan kualitas agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Kami minta pemerintah jangan hanya sekadar membangun, tapi juga memperhatikan kualitasnya. Kalau cepat rusak, yang rugi masyarakat juga," tambah warga lainnya.

Sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Padangsidimpuan. Pengawasan selama pelaksanaan proyek dinilai belum maksimal sehingga membuka peluang terjadinya pengurangan mutu maupun volume pekerjaan.

Penggiat sosial Tunggul Hutagalung menilai apabila benar proyek dikerjakan tanpa dukungan alat yang memadai, maka kualitas konstruksi jalan akan terdampak.

"Konsekuensinya, kekuatan struktur jalan akan berkurang drastis dan umur pemakaiannya akan jauh lebih pendek dari yang seharusnya. Ini berarti, anggaran miliaran rupiah yang seharusnya dinikmati masyarakat justru terbuang sia-sia akibat kesengajaan atau kelalaian fatal", katanya.

Ia juga mendesak Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut dan melibatkan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

"Pemeriksaan mendalam dan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek ini mutlak diperlukan, bila perlu aparat penegak hukum (APH) juga perlu dilibatkan," tegasnya.

Tunggul turut menyoroti munculnya keretakan jalan saat proyek masih berada dalam masa pemeliharaan.

"Di bulan enam itu masih masa perawatan, tetapi kondisi dilapangan menunjukkan kondisi jau berbeda. Tentu diduga pihak kontraktor atau penyedia tidak melakukan perawatan, yang menjadi pertanyaan anggaran perawatan kemana?", ungkapnya.

Media telah mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Dinas PUTR Kota Padangsidimpuan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan minimnya transparansi proyek tersebut.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUTR Kota Padangsidimpuan belum memberikan tanggapan resmi. Publik pun menunggu penjelasan pemerintah sekaligus langkah evaluasi terhadap pengawasan proyek infrastruktur yang dibiayai dari anggaran daerah.(Ardi)