TAK CUKUP ASHABIYAH HAMBALANG

"Dadan Tersandung, Nanik Mundur, Sudaryono Masuk: BGN dan Ujian Terbesar Prabowo"

Poto Ai hanya ilustrasi, TAK CUKUP ASHABIYAH HAMBALANG.(poto/ist/Ahmadie Thaha)

Dari Dadan Hindayana, Nanik Sudaryati hingga Sudaryono, pergantian pimpinan BGN memunculkan pertanyaan tentang loyalitas, profesionalisme, dan sistem negara.

Oleh: Ahmadie Thaha (Cak AT)

JAKARTA, Satuju.com - Ashabiyah Hambalang Prabowo BGN menjadi perspektif menarik untuk membaca dinamika pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian tiga figur dalam waktu relatif singkat bukan hanya menggambarkan soal kepercayaan Presiden Prabowo Subianto kepada orang-orang terdekatnya, tetapi juga menguji apakah negara mampu bertumpu pada sistem, bukan semata loyalitas personal.

Perhatian publik tertuju setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana tersandung perkara hukum dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara penggantinya, Nanik Sudaryati Deyang, mengundurkan diri karena alasan kesehatan setelah sekitar satu setengah bulan menjabat.

Dalam unggahannya di media sosial, Nanik mengaku mengalami tekanan luar biasa ketika mengelola anggaran negara bernilai ratusan triliun rupiah.

"Memegang anggaran besar itu yang membuat saya trauma akut," tulis Nanik.

Ia mengaku setiap dokumen anggaran membuatnya cemas. Bahkan, setiap tanda tangan harus disertai paraf dua wakil kepala BGN sebagai bentuk kehati-hatian.

Pengakuan tersebut menunjukkan besarnya beban mengelola lembaga yang menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis. BGN diketahui mengelola anggaran sekitar Rp268 triliun setelah dilakukan efisiensi, dengan target puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Setelah pengunduran diri Nanik pada 22 Juli 2026, Presiden Prabowo menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN. Bagi Prabowo, Sudaryono bukan sosok baru. Ia pernah menjadi asisten pribadi Presiden sekitar lima tahun, kemudian berkarier di Partai Gerindra sebelum dipercaya masuk kabinet.

Menurut Ahmadie Thaha, pola pergantian tersebut dapat dibaca melalui konsep ashabiyah yang diperkenalkan Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah.

Ashabiyah dipahami sebagai solidaritas kelompok yang dibangun melalui hubungan kepercayaan, pengalaman bersama, dan loyalitas. Konsep itu dinilai menjelaskan mengapa seorang pemimpin cenderung mempercayai orang-orang yang telah lama mendampinginya.

Namun, penulis menilai persoalan sesungguhnya bukan terletak pada pilihan Presiden mempercayai orang dekat.

Masalah muncul ketika kepercayaan personal berpotensi menggantikan fungsi sistem pemerintahan yang seharusnya bekerja berdasarkan kompetensi, tata kelola, transparansi, audit, dan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks BGN, penulis menilai pengelolaan anggaran ratusan triliun rupiah serta distribusi makanan kepada puluhan juta masyarakat tidak cukup dijalankan hanya dengan modal loyalitas politik.

Negara modern, menurutnya, membutuhkan profesionalisme, pembagian kewenangan yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, hingga pengawasan yang mampu menguji bahkan orang-orang yang paling dipercaya sekalipun.

Penulis juga menyoroti langkah restrukturisasi BGN sehari sebelum Nanik mengundurkan diri. Sejumlah pejabat berlatar belakang militer digantikan oleh aparatur profesional dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPKP, Kemendikdasmen, hingga Kejaksaan.

Langkah tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat kelembagaan agar BGN tidak hanya bertumpu pada figur, tetapi juga pada sistem yang mampu bekerja secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, Ahmadie Thaha menilai ujian terbesar Sudaryono bukan sekadar membuktikan kepercayaan Presiden Prabowo kepadanya sudah tepat.

Yang lebih penting adalah membangun BGN sebagai institusi yang tetap profesional, transparan, dan akuntabel meskipun suatu saat para pejabat maupun orang-orang kepercayaan Presiden telah berganti.

Sebagaimana disimpulkan penulis, solidaritas kelompok memang dapat mengantarkan seseorang menuju kekuasaan. Namun, untuk mengelola negara dibutuhkan organisasi yang kuat, kompetensi, aturan yang jelas, dan sistem yang mampu menjaga kepentingan publik tanpa bergantung pada figur tertentu.

Republik, pada akhirnya, membutuhkan lembaga yang tetap dapat dipercaya, bukan hanya orang-orang yang dipercaya.


BERITA TERKAIT