Kunjungan Komisi X DPR RI Bawa Kabar Baik untuk Pendidikan Siak, Revitalisasi Sekolah dan DAK Tembus Rp257 Miliar
Penyerahan alokasi anggaran dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Siak
Jakarta, Satuju.com - Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak membawa kabar menggembirakan bagi sektor pendidikan di Negeri Istana. Selain memastikan program revitalisasi puluhan satuan pendidikan dengan nilai sementara mencapai Rp17,2 miliar, pemerintah pusat juga menyerahkan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp240,49 miliar untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Penyerahan alokasi anggaran dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Siak, Rabu (22/7/2026).
Bupati Siak, Dr. Afni Z, M.Si., menyebut kehadiran Ketua Komisi X DPR RI Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP., bersama anggota Komisi X dari Daerah Pemilihan Riau, Karmila, serta jajaran kementerian mitra menjadi momentum bersejarah bagi Kabupaten Siak.
"Ini pertama kalinya pimpinan dan anggota Komisi X hadir di Siak. Bahkan ada yang sudah empat periode dan enam periode menjadi anggota DPR RI mengaku baru kali ini mengetahui langsung Istana Siak dan daerah kita. Alhamdulillah banyak hal yang dapat kami sampaikan dan insyaallah membawa dampak positif bagi Siak," ujar Afni.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian terhadap sejumlah kebutuhan strategis di bidang pendidikan, mulai dari pembangunan sekolah bagi penyandang disabilitas, sekolah nasional terintegrasi, hingga revitalisasi stadion yang berkaitan dengan pengembangan olahraga. Pemerintah Kabupaten Siak pun diminta segera melengkapi data pendukung agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data per 22 Juli 2026, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 telah menetapkan sebanyak 54 satuan pendidikan di Kabupaten Siak sebagai penerima bantuan. Rinciannya terdiri atas 30 satuan PAUD, 11 sekolah dasar (SD), dan 13 sekolah menengah pertama (SMP).
Nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani untuk program tersebut mencapai sekitar Rp17,2 miliar. Angka itu diperkirakan masih akan bertambah karena sejumlah satuan pendidikan masih berada dalam tahapan Pra Bimbingan Teknis (Pra Bimtek).
Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Hetifah Sjaifudian, memastikan peluang penambahan anggaran bagi Kabupaten Siak masih terbuka.
"Jumlahnya insyaallah untuk Siak akan terus meningkat dalam tahun ini, karena ada alokasi dana tambahan," katanya.
Selain program revitalisasi sekolah, Kabupaten Siak juga memperoleh DAK Non Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp240.489.815.000. Anggaran tersebut terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp72,49 miliar, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp7,09 miliar, BOP Kesetaraan Rp2,83 miliar, serta berbagai tunjangan bagi tenaga pendidik senilai Rp158,06 miliar.
Bupati Afni berharap dukungan anggaran tersebut mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Siak, baik melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga layanan pendidikan semakin merata dan berkualitas.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam mengawal kebutuhan pendidikan di Kabupaten Siak.
"Dengan kunjungan kerja Komisi X DPR RI, tentu akan menjadi atensi khusus bagi kami untuk menambah bantuan ataupun anggaran ke Siak. Kami akan menunggu usulan dari pemerintah daerah," ujar Tatang.
Melalui dukungan revitalisasi sekolah dan kucuran DAK Non Fisik yang nilainya mencapai lebih dari Rp257 miliar, Pemerintah Kabupaten Siak optimistis berbagai program peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan lebih maksimal sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di daerah menuju pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing.
