PEKANBARU, Satuju.com - Wacana Pembentukan Provinsi Riau Pesisir kembali menguat. Bukan tanpa alasan, lima daerah yang masuk dalam pembahasan pemekaran memiliki kekuatan ekonomi yang tidak kecil, dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp479,5 triliun.

Lima daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Kesepakatan untuk membahas pembentukan provinsi baru membuat isu pemekaran kembali menjadi perhatian di tengah kebutuhan pemerataan pembangunan Riau.

Angka PDRB menjadi salah satu modal utama. Gabungan ekonomi lima daerah itu mencapai hampir 40 persen dari total PDRB Provinsi Riau.

Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa kawasan pesisir bukan sekadar wilayah penyangga. Kawasan ini memiliki sektor-sektor strategis yang selama ini ikut menopang perekonomian Riau, mulai dari minyak dan gas bumi, perkebunan, perdagangan, pelabuhan, perikanan hingga industri pengolahan.

Dari sisi pendapatan daerah, lima wilayah tersebut juga memiliki kapasitas yang cukup besar. Pendapatan gabungannya mencapai sekitar Rp10,9 triliun per tahun.

Data itu kemudian menjadi salah satu dasar argumen bahwa pembentukan provinsi baru layak dikaji lebih serius. Pemekaran diharapkan tidak berhenti pada perubahan batas administratif, tetapi mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah pesisir.

Namun, besarnya kekuatan ekonomi belum otomatis membuat Provinsi Riau Pesisir bisa berdiri.

Usulan tersebut tetap harus melewati serangkaian tahapan dan memenuhi ketentuan pembentukan daerah otonom baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Kajian akademik, kemampuan daerah, dukungan masyarakat, kesiapan pemerintahan serta aspek administratif menjadi bagian penting yang harus diperhitungkan.

Nama dan Calon Ibu Kota Mulai Dibahas

Dalam pembahasan yang berkembang, nama provinsi baru juga belum tunggal. Dua opsi yang muncul yakni Provinsi Riau Pesisir dan Provinsi Siak Indrapura.

Begitu pula dengan calon ibu kota. Kota Dumai, Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir, dan Batin Solapan di Kabupaten Bengkalis disebut menjadi sejumlah wilayah yang berpotensi dipertimbangkan.

Pemilihan ibu kota nantinya tentu tidak hanya menyangkut posisi geografis. Faktor aksesibilitas, infrastruktur, pusat aktivitas ekonomi, kesiapan pemerintahan, hingga kemampuan menjadi pusat pelayanan masyarakat akan menjadi pertimbangan penting.

Jika pemekaran terealisasi, wilayah baru tersebut memiliki basis ekonomi yang cukup beragam. Migas, perkebunan, perdagangan, pelabuhan, perikanan dan industri pengolahan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pemekaran juga membawa konsekuensi besar. Pemerintahan provinsi baru membutuhkan aparatur, infrastruktur pemerintahan, pembiayaan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Karena itu, pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya Riau Pesisir tidak cukup dijawab hanya dengan melihat besarnya PDRB.

Yang lebih menentukan adalah apakah kekuatan ekonomi tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat.

Jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi dan pemerintah pusat memberikan persetujuan, lima daerah tersebut berpotensi membentuk provinsi baru dengan basis ekonomi yang tergolong kuat.

Wacana ini pun menjadi menarik untuk terus dikawal. Sebab, dengan PDRB sekitar Rp479,5 triliun dan pendapatan gabungan Rp10,9 triliun, pembentukan Riau Pesisir bukan lagi semata-mata pembicaraan tentang pemekaran wilayah, melainkan tentang seberapa siap kawasan pesisir Riau mengelola kekuatan ekonominya sendiri.