Satuju.com - Gaji guru dan tunjangan kinerja (tukin) TNI kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah belum dapat memberikan peningkatan kesejahteraan guru secara signifikan karena keterbatasan anggaran. Pernyataan itu muncul di tengah kabar mengenai kenaikan tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan.

Prabowo menyampaikan persoalan tersebut saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, Prabowo secara terbuka menjelaskan alasan pemerintah belum mampu meningkatkan gaji guru dan pegawai negeri secara signifikan.

"Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus."

Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan persoalan kebocoran ekonomi yang menurut Prabowo mencapai sekitar US$150 miliar atau Rp2.500 triliun setiap tahun. Ia menyebut salah satu persoalannya berasal dari praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Prabowo bahkan memberikan ilustrasi mengenai praktik tersebut.

"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya, negara rugi."

Dalam transkrip resmi Presiden RI, Prabowo menyebut angka kebocoran sekitar US$150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun dan mengatakan pemerintah tengah melakukan perbaikan untuk menutup celah tersebut.

Persoalan kemudian menjadi menarik ketika kabar kenaikan tukin TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan ikut muncul ke ruang publik.

Naskah sumber menyebut adanya kenaikan tukin berdasarkan Perpres Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Dalam rincian yang beredar, tukin perwira tinggi disebut meningkat dari sekitar Rp37,81 juta menjadi Rp48,61 juta per bulan untuk level bintang empat. Sementara level bintang tiga disebut naik dari Rp34,9 juta menjadi Rp44,87 juta per bulan.

Pada level kelas jabatan 1, nominal yang disebut dalam naskah sumber meningkat dari sekitar Rp1,9 juta menjadi Rp2,5 juta per bulan.

Namun, rincian tersebut perlu dibaca secara hati-hati hingga tersedia konfirmasi dari dokumen regulasi resmi. Yang sudah jelas, pemerintah memang tengah mendorong penutupan berbagai celah kebocoran penerimaan negara.

Pada Mei 2026, Prabowo juga menyebut pemerintah memperkirakan potensi uang yang dapat diselamatkan dari berbagai kebocoran mencapai US$150 miliar per tahun. Praktik yang disorot mencakup under-invoicing, transfer pricing, pelarian devisa hasil ekspor, hingga aktivitas ilegal di sektor sumber daya alam.

Di titik inilah persoalan kesejahteraan guru kembali mengemuka. Bagi para pendidik, persoalannya bukan semata membandingkan profesi guru dengan prajurit TNI, melainkan mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan prioritas anggaran ketika Presiden sendiri mengakui masih terdapat kebocoran ekonomi dalam skala sangat besar.

Pemerintah tentu memiliki alasan dan pertimbangan berbeda dalam menentukan besaran belanja negara. Kebutuhan pertahanan juga merupakan bagian penting dari agenda negara.

Namun, kesejahteraan guru tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan nasional. Karena itu, pernyataan bahwa anggaran belum mencukupi berpotensi kembali memunculkan pertanyaan publik: kapan hasil dari upaya menutup kebocoran ekonomi tersebut benar-benar dirasakan oleh guru dan tenaga pendidik?

Di sisi lain, Prabowo telah menyatakan pemerintah sedang memperbaiki berbagai sumber kebocoran. Artinya, tantangan berikutnya bukan hanya menemukan uang yang hilang, tetapi memastikan tambahan penerimaan negara nantinya diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Bagi guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, persoalan tersebut pada akhirnya sederhana: ketika ruang fiskal semakin kuat, apakah peningkatan kesejahteraan pendidik juga akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah?