JAKARTA, Satuju.com - Transparansi Data Makan Bergizi Gratis menjadi langkah baru yang didorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Melalui sistem digital yang tengah disiapkan, orang tua nantinya dapat memantau menu makanan, kandungan gizi, asal dapur, hingga pihak yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gagasan tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026. Sistem itu ditargetkan dapat diakses masyarakat dalam waktu dekat sehingga informasi MBG tidak lagi hanya menjadi konsumsi internal pemerintah.

Dalam catatan berjudul Pemimpin Tahu Tombol, Ahmadie Thaha menilai langkah tersebut bukan semata soal kecanggihan teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, secara teknis sistem tersebut bukan sesuatu yang rumit jika data penerima manfaat, sekolah, dapur, hingga menu makanan sudah tersedia dalam basis data pemerintah. Tantangan terbesar justru berada pada keberanian membuka informasi kepada publik.

Ia menilai masyarakat hanya membutuhkan informasi sederhana, seperti makanan yang diterima anak setiap hari, lokasi dapur yang memasaknya, hingga siapa penanggung jawab layanan jika terjadi persoalan.

Penulis juga mengingatkan bahwa digitalisasi di lingkungan BGN sebenarnya telah dimulai sebelum kepemimpinan Sudaryono. Pada September 2025, BGN meluncurkan platform e-tracking distribusi MBG, kemudian pada April 2026 membuka akses pengecekan data.

Karena itu, yang dianggap menjadi pembeda bukan keberadaan teknologi, melainkan orientasi pemanfaatannya. Data pemerintah dinilai seharusnya tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam tulisannya, Ahmadie Thaha mengutip konsep human-centred public services yang diperkenalkan OECD. Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar pembangunan layanan digital pemerintah, bukan sekadar membuat aplikasi baru.

Ia juga menyoroti bahwa banyak program transformasi digital di Indonesia masih berhenti pada digitalisasi administrasi tanpa benar-benar meningkatkan keterbukaan layanan publik.

"Kalau memang bisa dibuka kepada rakyat, mengapa selama ini ditutup?"

Selain membuka akses informasi MBG, Sudaryono juga berencana membangun sistem pengadaan bahan baku yang lebih transparan untuk mencegah praktik hanky-panky atau kongkalikong antara pemasok dengan dapur penyedia makanan.

Menurut Ahmadie Thaha, langkah tersebut bahkan lebih strategis karena menyangkut pengelolaan anggaran negara. Sistem yang dibangun harus memiliki jejak audit yang jelas, mulai dari perubahan data, proses pengadaan, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa transparansi bukan hanya menghadirkan tampilan dashboard yang menarik, melainkan menciptakan sistem yang dapat ditelusuri, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai ilustrasi, ia membandingkan layanan MBG dengan aplikasi transportasi daring yang mampu menunjukkan posisi pengemudi secara real time. Menurutnya, apabila masyarakat dapat melacak perjalanan pesanan makanan secara detail, semestinya orang tua juga dapat mengetahui asal makanan yang dikonsumsi anak melalui program MBG.

Di akhir tulisannya, Ahmadie Thaha menyebut transformasi birokrasi tidak selalu membutuhkan teknologi yang rumit. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kecerdasan digital, memahami kebutuhan masyarakat, serta berani membuka akses informasi yang memang layak diketahui publik.