Kendari, Satuju.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif sekaligus membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungannya, Menaker meninjau langsung pelaksanaan berbagai program pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.

Saat ini, sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti proses pengenalan dan pelatihan di balai tersebut sebelum ditempatkan pada sektor industri ringan sesuai kompetensi yang dimiliki.

Yassierli menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi faktor utama agar penyandang disabilitas mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha sehingga lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan industri.

"Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Yassierli.

Selain meningkatkan kualitas pelatihan, Kemnaker juga memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha sebagai upaya memperluas penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Sebagai tindak lanjut, BPKK Kendari akan menggelar kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang memiliki komitmen untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap semakin banyak perusahaan membuka kesempatan kerja yang inklusif sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor industri.

Menaker menilai BPKK Kendari memiliki posisi strategis karena membawahi wilayah kerja yang cukup luas. Oleh sebab itu, peran balai tidak hanya sebatas menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

"Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal," katanya.

Lebih lanjut, Yassierli meminta seluruh balai di bawah naungan Kemnaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK di berbagai daerah, agar semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi dan memasuki dunia kerja.

"Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja," tutup Yassierli.