Jakarta, Satuju.com – Pemerintah Provinsi Riau berhasil menembus lima besar nasional dalam ajang Executive Leadership Panel ADLG Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (6/8/2026). Capaian ini menjadi salah satu indikator penguatan kepemimpinan digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau.

Prestasi tersebut diraih setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Dr H Syahrial Abdi, AP, MSi, mengikuti tahapan presentasi dan penilaian akhir di hadapan panelis bersama empat provinsi lainnya.

Masuknya Riau dalam lima besar merupakan hasil rangkaian penilaian Self Assessment dan Executive Visitasi. Evaluasi tersebut mencakup aspek kepemimpinan digital Sekda serta tingkat kematangan implementasi SPBE di masing-masing pemerintah daerah.

Dalam kategori provinsi, Riau menjadi salah satu dari lima finalis bersama Lampung, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Gorontalo.

Ajang tahunan tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Inixindo dan didukung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pada sesi presentasi, Sekda Riau Syahrial Abdi memaparkan konsep "Kepemimpinan Kolaboratif Menuju Data Driven Government". Konsep ini menempatkan Sekretaris Daerah sebagai Government Orchestrator yang berperan menyelaraskan fungsi, proses bisnis, data, dan target program lintas perangkat daerah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan membangun sistem kerja yang terintegrasi dengan menggunakan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.

Syahrial mengatakan, capaian Riau hingga masuk lima besar nasional tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak dalam mendorong transformasi digital pemerintahan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Plt Gubernur Riau atas arahan, dukungan, dan komitmen dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Plt. Gubernur Riau atas arahan, dukungan, dan komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pemerintahan di Provinsi Riau," ujar Syahrial Abdi di Jakarta.

Ia menjelaskan, model tata kelola digital di Riau dikembangkan melalui sejumlah pendekatan yang terintegrasi, mulai dari Kepemimpinan Kolaboratif, Crosscutting, Crossfunction, SIGMA, hingga pengoperasian Portal Riau Selasar.

Integrasi tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarsistem dan perangkat daerah sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi.

Menurut Syahrial, transformasi digital pemerintahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan aplikasi atau penerapan teknologi baru. Perubahan yang lebih penting adalah membangun budaya kerja birokrasi yang mampu memanfaatkan teknologi dan data untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi membangun cara kerja baru. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah, menggunakan data yang sama, sehingga setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Pemprov Riau menilai capaian lima besar ADLG Awards 2026 bukan sekadar target untuk memperoleh penghargaan. Hasil tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus pendorong untuk mempercepat perubahan tata kelola pemerintahan di daerah.

Peningkatan kematangan SPBE juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah serta mengurangi proses birokrasi yang panjang dan berulang.

Dengan pemanfaatan data yang semakin terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.

Ke depan, Pemprov Riau berkomitmen terus memperkuat transformasi digital agar penerapan SPBE tidak berhenti pada sistem dan teknologi, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian dalam ADLG Awards 2026 sekaligus menjadi penegasan bahwa Provinsi Riau terus mendorong pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.