Satuju.com - Fenomena war ticket upacara kemerdekaan yang menarik puluhan ribu pendaftar justru membuka pertanyaan lebih besar tentang siapa yang sebenarnya mendapat ruang dalam perayaan kenegaraan. Antusiasme publik yang dipublikasikan pemerintah tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hadir di pusat seremoni kemerdekaan.

Lhynaa Marlynaa menilai fenomena tersebut perlu dibaca lebih kritis. Menurut dia, penggunaan istilah “war ticket” untuk menggambarkan perebutan kesempatan menghadiri upacara kenegaraan memperlihatkan perubahan cara negara mengemas perayaan kemerdekaan.

Di satu sisi, pendaftaran terbuka secara daring tampak sebagai langkah yang lebih inklusif dibanding pola lama yang identik dengan undangan terbatas. Namun, di sisi lain, mekanisme berbasis kecepatan akses digital berpotensi menciptakan bentuk eksklusivitas baru.

“Pemerintah mempublikasikan angka 128.331 pendaftar sebagai manifestasi dari "semangat masyarakat". Namun, klaim inklusivitas melalui sistem daring ini patut diuji keabsahannya.”

Menurut Lhynaa, persoalannya bukan semata-mata jumlah pendaftar. Yang lebih penting ialah siapa yang memiliki kemampuan untuk berkompetisi mendapatkan akses tersebut.

Petani di wilayah terpencil, buruh dengan jam kerja ketat, masyarakat dengan keterbatasan infrastruktur internet, hingga kelompok yang tidak memiliki literasi digital memadai berpotensi tertinggal dalam sistem semacam ini.

Kondisi tersebut, menurut dia, tidak benar-benar menghapus eksklusivitas. Hak istimewa hanya bergeser dari kelompok yang memiliki akses politik menuju kelompok yang memiliki akses digital.

Dari Elit Politik ke Elit Digital

Lhynaa menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk baru elitisme. Mereka yang berhasil mendapatkan akses ke ruang seremoni kenegaraan belum tentu menjadi representasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Keberhasilan memenangkan “war ticket” lebih banyak menunjukkan kemampuan seseorang mengakses sistem pendaftaran pada waktu yang tepat. Karena itu, jumlah pendaftar tidak otomatis dapat digunakan sebagai ukuran tunggal mengenai tingkat patriotisme atau dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Di sinilah muncul persoalan representasi.

Ketika angka ratusan ribu pendaftar kemudian dibaca sebagai gambaran antusiasme masyarakat Indonesia, terdapat risiko pemerintah mencampuradukkan partisipasi digital dengan representasi sosial yang jauh lebih kompleks.

Lhynaa juga mempertanyakan penggunaan istilah kultur pop seperti “war ticket” dalam konteks upacara kenegaraan. Menurut dia, istilah tersebut berpotensi menggeser pemaknaan kemerdekaan dari peristiwa historis dan politik menjadi sebuah tontonan yang diperebutkan.

Ia melihat fenomena tersebut sebagai bagian dari politik visual. Kerumunan warga, suasana meriah, serta antusiasme peserta dapat menjadi gambaran yang kuat mengenai kedekatan negara dengan rakyat.

Namun, menurut Lhynaa, visualisasi semacam itu tidak boleh menutup perdebatan mengenai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat.

Ketika Seremoni Berhadapan dengan APBN

Kritik berikutnya menyasar penggunaan anggaran negara. Lhynaa mempertanyakan seberapa besar biaya yang digelontorkan untuk penyelenggaraan seremoni, mulai dari pengamanan, konsumsi, logistik, hingga fasilitas bagi para tamu.

Menurut dia, publik membutuhkan transparansi yang lebih jelas mengenai biaya penyelenggaraan kegiatan kenegaraan berskala besar.

Persoalannya bukan sekadar apakah sebuah perayaan pantas diselenggarakan. Negara tentu memiliki hak dan kepentingan untuk merayakan hari kemerdekaan secara meriah.

Namun, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penggunaan uang publik selalu menuntut pertanyaan mengenai prioritas dan manfaat.

“Pengeluaran miliaran rupiah dalam hitungan jam ini terjadi di tengah postur APBN yang dibayangi utang dan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan (infrastruktur sekolah) maupun agrikultur (subsidi pupuk).”

Bagi Lhynaa, kritik tersebut bukan berarti menolak perayaan kemerdekaan. Yang dipersoalkan ialah jarak antara kemeriahan seremoni dengan realitas kehidupan masyarakat di luar pagar pusat kekuasaan.

Ia menilai negara perlu memastikan bahwa kebanggaan nasional tidak berhenti pada panggung seremoni, tetapi juga hadir dalam bentuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Jangan Samakan FOMO dengan Patriotisme

Antusiasme masyarakat untuk mendapatkan tiket upacara juga tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai ukuran tunggal patriotisme. Lhynaa mengingatkan adanya kemungkinan faktor lain, termasuk dorongan mengikuti tren dan kebutuhan membagikan pengalaman di media sosial.

Dalam konteks ini, istilah Fear of Missing Out atau FOMO menjadi relevan untuk membaca fenomena “war ticket”.

Artinya, seseorang bisa saja mengejar kesempatan hadir bukan semata karena makna historis upacara, tetapi karena pengalaman tersebut memiliki nilai sosial dan visual yang tinggi di ruang digital.

Lhynaa juga menyoroti kebanggaan pemerintah terhadap keterlibatan diaspora dari 14 negara. Baginya, apresiasi terhadap warga Indonesia di luar negeri merupakan hal positif. Namun, prioritas anggaran tetap harus diuji dengan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Kemerdekaan Tak Cukup Dirayakan Dua Jam

Pada akhirnya, perdebatan mengenai “war ticket” bukan semata soal tiket upacara. Fenomena ini menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan bagaimana negara mendefinisikan inklusivitas, mengelola uang publik, dan membangun legitimasi melalui simbol-simbol kenegaraan.

Lhynaa menilai argumentasi bahwa perayaan kemerdekaan tidak seharusnya diukur dengan kalkulator anggaran memang memiliki dasar emosional. Namun, menurut dia, uang yang digunakan negara tetap berasal dari publik sehingga pertanggungjawaban fiskal tidak boleh dikesampingkan atas nama seremoni.

“Ini adalah perayaan ulang tahun republik. 'War ticket' adalah cara mendobrak eksklusivitas masa lalu. Siapa pun kini bisa mendaftar secara gratis. Jangan mengukur kebanggaan nasional dan persatuan bangsa hanya dengan kalkulator anggaran.”

Argumen tersebut, menurut Lhynaa, tetap menyisakan pertanyaan: apakah akses gratis otomatis berarti akses yang setara?

Bagi dia, patriotisme tidak semestinya berhenti di dalam tenda upacara atau kompleks Istana. Ukuran keberhasilan negara justru terlihat dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh hak dasar sepanjang tahun.

“Patriotisme sejati tidak dibangun dari dalam tenda berpendingin ruangan di Istana Merdeka.”

Kemerdekaan, dalam pandangan Lhynaa, tidak semestinya diukur dari seberapa meriah sebuah seremoni berlangsung selama dua jam. Ukuran yang lebih substansial adalah apakah negara mampu membuat warganya merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kebanggaan nasional yang sesungguhnya adalah komitmen negara untuk memastikan bahwa pada 364 hari sisanya, setiap warga negara merdeka dari kelaparan, kebodohan, dan kemiskinan struktural.”

Karena itu, menurut dia, perayaan kemerdekaan semestinya tidak hanya menghasilkan gambar-gambar spektakuler dari pusat kekuasaan. Perayaan tersebut juga perlu menjadi momentum untuk menguji kembali keberpihakan anggaran negara kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Menggunakan kebanggaan nasional untuk menutup perdebatan mengenai efisiensi dan transparansi anggaran, kata Lhynaa, justru berisiko melahirkan ironi dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Lhynaa Marlynaa
Penulis/Pendiri::